DN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dikutip Jum’at (26/6/2026).
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, bersama dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan program gizi di lapangan, termasuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah langkah prioritas yang disepakati. Pertama, melakukan penataan ulang (refocusing) anggaran agar alokasi dana lebih terarah dan sepenuhnya mendukung program-program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pemerintah di daerah dengan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten/kota.
KPKNL akan berperan membantu pemeriksaan fisik SPPG sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.
Selain itu, Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan pertanggungjawaban keuangan bagi para kepala SPPG.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di setiap daerah.
Melalui sinergi antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan, pemerintah berharap pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas gizi generasi Indonesia.***
Penulis : Redaksi
Sumber Berita : BGN
