Perkuat Tata Kelola Program Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional dan Kemenkeu Bahas Refocusing Anggaran hingga Pengawasan SPPG

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 26 Juni 2026 - 21:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, bersama dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, bersama dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

 

DN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dikutip Jum’at (26/6/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, bersama dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:  Kejagung Periksa 7 Saksi, Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG Makin Didalami

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan program gizi di lapangan, termasuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah langkah prioritas yang disepakati. Pertama, melakukan penataan ulang (refocusing) anggaran agar alokasi dana lebih terarah dan sepenuhnya mendukung program-program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi.

Baca Juga:  Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Diprediksi 29 Maret, Jasa Marga Perkirakan 250 Ribu Kendaraan

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pemerintah di daerah dengan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten/kota.

KPKNL akan berperan membantu pemeriksaan fisik SPPG sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan pertanggungjawaban keuangan bagi para kepala SPPG.

Baca Juga:  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi: 26 Pegawai Pajak Dipecat karena Dosa Tak Terampuni

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di setiap daerah.

Melalui sinergi antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan, pemerintah berharap pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas gizi generasi Indonesia.***

Penulis : Redaksi

Sumber Berita : BGN

Berita Terkait

Usai Tak Lagi Menjabat Wapres, Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Kafe yang Pekerjakan Penyandang Down Syndrome
Gibran Ungkap Perbedaan Pola Kerja di Swasta dan Pemerintahan: Ingin Cepat Eksekusi, Terkendala Proses Birokrasi
Aktivis Lingkungan Soroti Delegasi Indonesia di COP31, Hashim Didesak Mundur
Video Pengunduran Diri Gibran Tembus Jutaan Interaksi, Fenomena Silent Majority Ikut Disorot
Seleksi CPNS 2026 Fokus Program Prioritas Prabowo, Ini Daftar Formasi yang Dibutuhkan
Kapolri Luncurkan Program Poliran, Buka Akses Kerja dan Berantas Percaloan Tenaga Kerja
BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI
KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:02 WIB

Usai Tak Lagi Menjabat Wapres, Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Kafe yang Pekerjakan Penyandang Down Syndrome

Selasa, 17 November 2026 - 18:01 WIB

Gibran Ungkap Perbedaan Pola Kerja di Swasta dan Pemerintahan: Ingin Cepat Eksekusi, Terkendala Proses Birokrasi

Jumat, 13 November 2026 - 22:21 WIB

Aktivis Lingkungan Soroti Delegasi Indonesia di COP31, Hashim Didesak Mundur

Jumat, 13 November 2026 - 21:40 WIB

Video Pengunduran Diri Gibran Tembus Jutaan Interaksi, Fenomena Silent Majority Ikut Disorot

Rabu, 11 November 2026 - 19:07 WIB

Seleksi CPNS 2026 Fokus Program Prioritas Prabowo, Ini Daftar Formasi yang Dibutuhkan

Berita Terbaru