DN.com – Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026) pagi.
Dari hasil peninjauan, ia menemukan sejumlah persoalan serius terkait kebersihan dan standar kesehatan pangan.
Dalam sidak tersebut, Dudung mendapati kondisi dapur yang tidak memenuhi standar, seperti area yang kotor, adanya belatung, penggunaan pallet yang tidak higienis, tempat pencucian yang tidak layak, serta suhu ruangan dapur yang terlalu panas.
Baca Juga:
MK Kabulkan Pencabutan Gugatan APBN 2026 Terkait Program Makan Bergizi Gratis
ICW Laporkan Dugaan Markup Rp49,5 Miliar Sertifikasi Halal BGN ke KPK
Sidik Jari di Pintu dan Botol Obat Nyamuk Bongkar Alibi Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Paoman
Selain itu, area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering juga masih bercampur, yang berpotensi menimbulkan risiko kontaminasi.
Menurut Dudung, pemisahan area kotor dan bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan.
Ia pun meminta agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, sebaiknya ditutup saja. Saya sudah sampaikan ke BGN,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Baca Juga:
Kirab Mahkota Binokasih: Menghidupkan Sejarah Sunda dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat
Penjualan Mobil Melonjak April 2026, Tren Mobil Listrik Kian Menguat
Kemenag Tegaskan Nol Toleransi Kekerasan Seksual di Pesantren
Ia menambahkan, pihak Kantor Staf Presiden telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Dudung bahkan mendorong agar dapur yang tidak memenuhi standar segera disuspensi.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, kami mendorong agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen,” tegasnya.
Dudung menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga:
Fotokopi e-KTP Berisiko Pidana, Bisa Terancam 5 Tahun Penjara dan Denda Rp5 Miliar
Polres Majalengka Bongkar Kasus Penadahan Motor Curian, Satu Tersangka Diamankan
Indramayu Masuk Proyek Tanggul Laut Raksasa, Solusi Atasi Banjir Rob di Pantura
Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh sekadar mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan.
“Bukan hanya makanan tersaji, tetapi nilai gizi dan kesehatannya yang utama,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat, sehingga harus dikelola secara akuntabel.
Semua pihak yang terlibat, termasuk yayasan, pengelola SPPG, dan pemerintah daerah, diminta tidak menjadikan program ini sebagai ajang mencari keuntungan berlebihan.
“Keuntungan boleh saja, tapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dudung turut mengajak masyarakat dan perangkat wilayah, termasuk RT, untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan bahwa kelalaian dalam menjaga standar kesehatan dapat berdampak serius, seperti risiko keracunan pada anak-anak.
“Jangan dianggap sepele. Kalau terjadi keracunan, anak-anak yang jadi korban,” tegasnya.
Ke depan, Dudung memastikan KSP akan terus mengawal pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan sidak secara diam-diam ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Ia juga menegaskan bahwa KSP akan melakukan audit nasional terhadap seluruh SPPG, dengan klasifikasi kelayakan operasional, mulai dari layak penuh, layak bersyarat, hingga tidak layak.
“Yang utama adalah kebersihan. Verifikasi tidak boleh hanya administratif, tetapi harus memastikan kondisi nyata di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” pungkasnya.***
Penulis : Redaksi
