DN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menyiapkan langkah strategis menyusul rencana kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah Idulfitri.
Kebijakan ini dinilai membuka peluang baru, terutama untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kota Bandung.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat.
Hingga saat ini, kebijakan tersebut baru disampaikan secara lisan dan belum dituangkan dalam aturan rinci.
Baca Juga:
Tinjau Layanan SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Orang Tua Siswa Tetap Tenang
338 KPM di Desa Kalitengah Terima Bantuan Sembako, Warga Bersyukur Terbantu
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Meski demikian, Pemkot Bandung telah mulai menyusun sejumlah skenario sebagai langkah antisipasi jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Salah satu fokus utama adalah memastikan pola kerja ASN tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Kami sudah persiapkan, tinggal menyesuaikan dengan aturan dari pusat,” ujar Iskandar, Rabu (25/3/2026).
Dalam pembahasan internal, muncul opsi menjadikan hari Jumat sebagai pelaksanaan WFH.
Opsi ini dinilai strategis karena berpotensi mendorong masyarakat datang lebih awal ke Bandung, sehingga berdampak positif terhadap sektor pariwisata.
Baca Juga:
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
“Kalau hari Jumat WFH, orang bisa datang lebih awal ke Bandung. Ini tentu berdampak positif,” katanya.
Ia menambahkan, karakter Kota Bandung sebagai destinasi wisata memberikan peluang besar untuk memaksimalkan kebijakan tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kota Bandung kan salah satu sumber pendapatannya dari wisata. Kalau kunjungan meningkat, tentu akan menguntungkan,” jelasnya.
Namun demikian, Iskandar menegaskan bahwa penerapan WFH tetap harus mengutamakan kualitas layanan publik.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu akibat penyesuaian sistem kerja tersebut.
Pemkot Bandung juga akan melakukan evaluasi untuk menentukan hari paling tepat dalam penerapan WFH, setelah kebijakan resmi diterbitkan pemerintah pusat.
“Kita lihat nanti apakah Jumat, Senin, atau Selasa. Akan kami evaluasi sesuai kebutuhan,” pungkasnya.***
Penulis : Redaksi
