Segini Upah Minimum Karyawan Swasta 2025, usai UU Cipta Kerja Resmi Disahkan Dirombak Presiden Prabowo

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 19 Mei 2025 - 18:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

UU Cipta Kerja resmi disahkan, segini upah minimum karyawan swasta tahun 2025 usai dirombak Presiden Prabowo (setkab.go.id)

UU Cipta Kerja resmi disahkan, segini upah minimum karyawan swasta tahun 2025 usai dirombak Presiden Prabowo (setkab.go.id)

 

Deltanusantara.com – Usai dirombak dan di sahkan UU Cipta Kerja, upah minimum karyawan swasta tahun 2025, resmi ditetapkan. Senin (19/5/2025).

Sesuai dengan kebijakan yang resmi ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja, pengusaha dilarang membayar upah kepada karyawan swasta lebih rendah dari ketentuan upah minimum.

Menurut kebijakan di dalam UU Cipta Kerja, karyawan swasta berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang telah resmi ditetapkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi melakukan perombakan terhadap kebijakan upah minimum untuk karyawan swasta pada tahun 2025.

Presiden Prabowo resmi merombak kebijakan upah minimum untuk karyawan swasta di seluruh Indonesia dengan menaikkannya pada tahun 2025.

Baca Juga:  Menggabungkan Perencanaan dan Eksekusi: Ujian Besar Proyek Kereta Api Era Prabowo

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, upah minimum di seluruh provinsi Indonesia diberi kenaikan sebesar 6,5 persen pada tahun 2025.

Kebijakan terkait dengan upah minimum terbaru untuk karyawan swasta tahun 2025 resmi diteken di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 tahun 2024.

Inilah tabel upah minimum yang diterima setiap provinsi di Indonesia setelah dirombak oleh Presiden Prabowo pada tahun 2025.

1. Provinsi Aceh: Rp3.685.616

2. Provinsi Sumatera Utara: Rp2.992.559

3. Provinsi Sumatera Barat: Rp2.994.193

4. Provinsi Sumatera Selatan: Rp3.681.571

5. Provinsi Kepulauan Riau: Rp3.623.654

Baca Juga:  Hari Ini Kamis Tol Kataraja Resmi Dibuka Fungsional, di Gratiskan!

6. Provinsi Riau: Rp3.508.776,22

7. Provinsi Lampung: Rp2.893.070

8. Provinsi Bengkulu: Rp2.670.039

9. Provinsi Jambi: Rp3.234.535

10. Provinsi Bangka Belitung: Rp3.623.653

11. Provinsi Banten: Rp2.905.119

12. Provinsi DKI Jakarta: Rp5.396.761

13. Provinsi Jawa Barat: Rp2.191.232

14. Provinsi Jawa Timur: Rp2.305.985

15. Provinsi DI Yogyakarta: Rp2.264.080,95

16. Provinsi Jawa Tengah: Rp2.169.349

17. Provinsi Bali: Rp2.996.500

18. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp2. 328.969

19. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931

20. Provinsi Maluku Utara: Rp3.408.000

21. Provinsi Maluku: Rp3.141.700

22. Provinsi Sulawesi Tengah: Rp2.915.000

23. Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551

24. Provinsi Sulawesi Utara: Rp3.775.425

25. Provinsi Sulawesi Selatan: Rp3.657.527

Baca Juga:  Sebelum ke Tanah Air, dari London Prabowo Subianto Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke Dubai

26. Provinsi Gorontalo: Rp3.221.731

27. Provinsi Sulawesi Barat: Rp3.104.430

28. Provinsi Kalimantan Barat: Rp2.878.285

29. Provinsi Kalimantan Tengah: Rp3.473.621,04

30. Provinsi Kalimantan Selatan: Rp3.496.194

31. Provinsi Kalimantan Utara: Rp3.580.160

32. Provinsi Kalimantan Timur: Rp3.579.314

33. Provinsi Papua: Rp4.285.850

34. Provinsi Papua Barat: Rp3.393.500

35. Provinsi Papua Tengah: Rp4,285.848

36. Provinsi Papua Barat Daya: Rp3.614.000

37. Provinsi Papua Selatan: Rp4.285.850

38. Provinsi Papua Pegunungan: Rp4.285.847

Demikian informasi mengenai UU Cipta Kerja resmi disahkan, segini upah minimum karyawan swasta tahun 2025 usai dirombak Presiden Prabowo. ***

Yuk! baca artikel Dsltanusantara.com lainnya di GoogleNews.

Penulis : Gerry

Sumber Berita : Sekkab.go.id

Berita Terkait

BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI
KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik
Prof Jimly Asshiddiqie: Hormati Realitas Gibran sebagai Wapres, Salurkan Kritik Lewat Pemilu
BGN Hapus Biaya Kendaraan Distribusi dari Operasional SPPG, Mitra Wajib Sediakan Sendiri
Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK ke PNS: Segera Diatur Perpres, BKN Ungkap Progres Terbaru
OIKN Tanam 1.000 Pohon di Bekas Kebakaran Tahura Bukit Soeharto, Dugaan Pembukaan Lahan Ilegal Disorot
Ina Liem Sentil Mahfud MD soal Suket Gibran, Pertanyakan Nasib Kasus Denny Indrayana
Hati-Hati Kades! Pecat Perangkat Desa Tanpa Prosedur, SK Bisa Dicabut dan Kena Sanksi

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 22:25 WIB

BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI

Jumat, 6 November 2026 - 23:30 WIB

KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik

Kamis, 5 November 2026 - 18:16 WIB

BGN Hapus Biaya Kendaraan Distribusi dari Operasional SPPG, Mitra Wajib Sediakan Sendiri

Selasa, 3 November 2026 - 19:23 WIB

Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK ke PNS: Segera Diatur Perpres, BKN Ungkap Progres Terbaru

Senin, 2 November 2026 - 23:20 WIB

OIKN Tanam 1.000 Pohon di Bekas Kebakaran Tahura Bukit Soeharto, Dugaan Pembukaan Lahan Ilegal Disorot

Berita Terbaru