Pemerintah Batasi Ekspansi Ritel Modern di Desa, Fokus pada Koperasi Desa

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 23 Februari 2026 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan.

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan.

 

DN.com – Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan, guna memperkuat peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran koperasi dalam rantai distribusi ritel desa dan memastikan keuntungan usaha tetap berada di lingkungan desa. Senin (23/2/2026).

Baca Juga:  Kemenag Tegaskan Zakat Tidak Dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis 

“Jadi saya pernah ketemu dengan yang punya retail modern yang sebelah sana, saya bilang stop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu si kooperasi desa yang jualan retail barang-barangnya,” kata Ferry dalam kanal YouTube IDN Times, dikutip Jumat (20/2).

Ferry menilai terdapat perbedaan mendasar antara ritel modern dan koperasi desa, terutama dalam hal aliran keuntungan.

Baca Juga:  Harga BBM di SPBU Pertamina Turun per 1 Juni 2025, Berikut Ulasan Selengkapnya!

Jika gerai modern beroperasi di desa, keuntungan usaha dinilai lebih banyak mengalir ke pemegang saham di kota besar.

Sebaliknya, koperasi memungkinkan perputaran uang tetap berada di lingkungan desa dan dinikmati kembali oleh masyarakat setempat.

Meski demikian, pemerintah tidak sepenuhnya menutup ruang bagi ritel modern.

Produk-produk yang belum dapat diproduksi koperasi tetap bisa dipasok oleh peritel besar.

Pemerintah menjanjikan dukungan ekosistem, mulai dari kurasi hingga pembiayaan, guna mempercepat terbentuknya koperasi produktif yang dikelola generasi muda.

Baca Juga:  Pemerintah Pangkas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, Antisipasi Defisit Akibat Lonjakan Harga Minyak

Standar lahan yang disiapkan minimal seluas 1.000 meter persegi dan berada di titik strategis desa.

Tahun ini, pembangunan dimulai untuk 25.000 unit dan ditargetkan meningkat menjadi 60.000 unit pada bulan berikutnya.

Kebijakan ini berdampak pada harga saham Alfamart (AMRT) dan Indomaret (DNET), dengan penurunan masing-masing 4,21% dan 1,66%.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang
Prabowo Minta Warga Indonesia Siapkan Rekening Bank, BRI dan BSI 
Gus Ipul Ungkap 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Transaksi Tembus Rp2 Miliar
Kejagung Ungkap Lodewyk Pusung Teken MoU 500 Dapur SPPG Mandiri
Kejagung Periksa 7 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Ketua Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Korupsi
Mahfud MD Soroti Prabowo yang Kini Jarang ke Luar Negeri dan Lebih Hati-Hati Berpidato
KPK Bongkar Dugaan Jual-Beli Kursi Kuliah, Kampus Lain Diminta Waspada

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 15:30 WIB

Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang

Selasa, 8 September 2026 - 17:48 WIB

Prabowo Minta Warga Indonesia Siapkan Rekening Bank, BRI dan BSI 

Selasa, 8 September 2026 - 17:23 WIB

Kejagung Ungkap Lodewyk Pusung Teken MoU 500 Dapur SPPG Mandiri

Kamis, 3 September 2026 - 06:59 WIB

Kejagung Periksa 7 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Rabu, 2 September 2026 - 19:44 WIB

Ketua Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Korupsi

Berita Terbaru