Pemerintah Batasi Ekspansi Ritel Modern di Desa, Fokus pada Koperasi Desa

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 23 Februari 2026 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan.

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan.

 

DN.com – Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan, guna memperkuat peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran koperasi dalam rantai distribusi ritel desa dan memastikan keuntungan usaha tetap berada di lingkungan desa. Senin (23/2/2026).

Baca Juga:  ICW Datangi Kantor DPR RI dan DPD RI, Minta Dokumen Pendapatan Anggota Legislatif 

“Jadi saya pernah ketemu dengan yang punya retail modern yang sebelah sana, saya bilang stop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu si kooperasi desa yang jualan retail barang-barangnya,” kata Ferry dalam kanal YouTube IDN Times, dikutip Jumat (20/2).

Ferry menilai terdapat perbedaan mendasar antara ritel modern dan koperasi desa, terutama dalam hal aliran keuntungan.

Baca Juga:  Tidak Menaikan Cukai Tembakau, Karangan Bunga Penuhi Halaman Kantor Kementerian Keuangan

Jika gerai modern beroperasi di desa, keuntungan usaha dinilai lebih banyak mengalir ke pemegang saham di kota besar.

Sebaliknya, koperasi memungkinkan perputaran uang tetap berada di lingkungan desa dan dinikmati kembali oleh masyarakat setempat.

Meski demikian, pemerintah tidak sepenuhnya menutup ruang bagi ritel modern.

Produk-produk yang belum dapat diproduksi koperasi tetap bisa dipasok oleh peritel besar.

Pemerintah menjanjikan dukungan ekosistem, mulai dari kurasi hingga pembiayaan, guna mempercepat terbentuknya koperasi produktif yang dikelola generasi muda.

Baca Juga:  Menag Usul Mudik Lebaran 2025, Masjid Buka 24 Jam Sebagai Tempat Istirahat

Standar lahan yang disiapkan minimal seluas 1.000 meter persegi dan berada di titik strategis desa.

Tahun ini, pembangunan dimulai untuk 25.000 unit dan ditargetkan meningkat menjadi 60.000 unit pada bulan berikutnya.

Kebijakan ini berdampak pada harga saham Alfamart (AMRT) dan Indomaret (DNET), dengan penurunan masing-masing 4,21% dan 1,66%.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Lantik Tujuh Pejabat Baru di Istana Negara
KPK Tetapkan Tersangka Kasus OTT Dana Kebencanaan BNPB, Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas
Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya
Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh
Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima
Empat Pelajar Diduga Terlibat Pengeroyokan di Garut Diamankan Resmob Polda Jabar
KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon
Uji Aturan IKN, Tiga Pemohon Minta MK Tegaskan Status Nusantara sebagai Ibu Kota Negara

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Lantik Tujuh Pejabat Baru di Istana Negara

Rabu, 14 Oktober 2026 - 18:44 WIB

KPK Tetapkan Tersangka Kasus OTT Dana Kebencanaan BNPB, Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:01 WIB

Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:51 WIB

Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima

Berita Terbaru