Pemerintah Batasi Ekspansi Ritel Modern di Desa, Fokus pada Koperasi Desa

- Jurnalis

Senin, 23 Februari 2026 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan.

Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan.

 

DN.com – Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, meminta jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan, guna memperkuat peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran koperasi dalam rantai distribusi ritel desa dan memastikan keuntungan usaha tetap berada di lingkungan desa. Senin (23/2/2026).

“Jadi saya pernah ketemu dengan yang punya retail modern yang sebelah sana, saya bilang stop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu si kooperasi desa yang jualan retail barang-barangnya,” kata Ferry dalam kanal YouTube IDN Times, dikutip Jumat (20/2).

Ferry menilai terdapat perbedaan mendasar antara ritel modern dan koperasi desa, terutama dalam hal aliran keuntungan.

Jika gerai modern beroperasi di desa, keuntungan usaha dinilai lebih banyak mengalir ke pemegang saham di kota besar.

Sebaliknya, koperasi memungkinkan perputaran uang tetap berada di lingkungan desa dan dinikmati kembali oleh masyarakat setempat.

Meski demikian, pemerintah tidak sepenuhnya menutup ruang bagi ritel modern.

Produk-produk yang belum dapat diproduksi koperasi tetap bisa dipasok oleh peritel besar.

Pemerintah menjanjikan dukungan ekosistem, mulai dari kurasi hingga pembiayaan, guna mempercepat terbentuknya koperasi produktif yang dikelola generasi muda.

Standar lahan yang disiapkan minimal seluas 1.000 meter persegi dan berada di titik strategis desa.

Tahun ini, pembangunan dimulai untuk 25.000 unit dan ditargetkan meningkat menjadi 60.000 unit pada bulan berikutnya.

Kebijakan ini berdampak pada harga saham Alfamart (AMRT) dan Indomaret (DNET), dengan penurunan masing-masing 4,21% dan 1,66%.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit
Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar
KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara
Menggabungkan Perencanaan dan Eksekusi: Ujian Besar Proyek Kereta Api Era Prabowo
Kabar Baik! Gaji ke-13 ASN Cair Juni 2026, Ini Rincian Besaran dan Ketentuannya

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 06:55 WIB

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader

Kamis, 23 April 2026 - 21:42 WIB

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Selasa, 21 April 2026 - 21:38 WIB

Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit

Selasa, 21 April 2026 - 21:13 WIB

Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar

Selasa, 21 April 2026 - 20:05 WIB

KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara

Berita Terbaru

Bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026.

Nasional

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Kamis, 23 Apr 2026 - 21:42 WIB