MKD DPR Panggil Aboe Bakar Terkait Pernyataan Dugaan Keterlibatan Ulama dalam Kasus Narkoba di Madura

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 14 April 2026 - 19:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan memanggil anggota DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan memanggil anggota DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi.

DN.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan memanggil anggota DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi.

Pemanggilan tersebut untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya terkait dugaan keterlibatan ulama dan pesantren dalam peredaran narkoba di Madura. Selasa (14/4/2026).

Berdasarkan surat yang diterima pada Senin (13/4/2026), pemanggilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 14 April, pukul 10.00 WIB di ruang sidang MKD DPR, kompleks parlemen, Senayan.

Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan langsung dari Aboe Bakar terkait pernyataannya yang menjadi sorotan publik.

Baca Juga:  KSP Dudung Dipanggil Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bahas Perbaikan BGN dan Penguatan Program MBG

“Besok MKD DPR akan memanggil Aboe Bakar atas pernyataannya tentang narkoba di Madura,” ujar Dek Gam.

Undangan resmi pemanggilan disebut telah dikirimkan kepada yang bersangkutan. Namun hingga berita ini diturunkan, Aboe Bakar belum memberikan tanggapan terkait agenda tersebut.

Sebelumnya, Aboe Bakar yang merupakan anggota Komisi III DPR menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, pada Selasa (7/4).

Baca Juga:  Transparansi BUMDes Disorot, Warga Diminta Aktif Awasi dan Laporkan Dugaan Penyimpangan

Dalam rapat itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara BNN, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memerangi narkoba.

Menurutnya, tanpa kolaborasi yang kuat, upaya pemberantasan narkotika tidak akan berjalan optimal.

Aboe Bakar kemudian menyinggung temuan yang mengejutkan di Madura dan meminta agar dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk ulama dan pesantren, dapat diverifikasi kebenarannya.

Baca Juga:  Kemenag Perkuat Pengawasan Pembangunan KUA dengan SBSN: Akuntabel dan Berkelanjutan

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran adanya pihak-pihak berkepentingan dengan posisi tertentu yang terlibat, serta menyoroti potensi keuntungan besar dari bisnis ilegal tersebut.

Selain itu, Aboe Bakar meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan dan daerah pesisir yang dinilai rawan menjadi jalur distribusi narkotika.

Pernyataan tersebut menuai perhatian luas dan menjadi dasar bagi MKD DPR untuk melakukan pemanggilan guna memastikan kejelasan serta konteks yang dimaksud.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya
Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh
Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima
Empat Pelajar Diduga Terlibat Pengeroyokan di Garut Diamankan Resmob Polda Jabar
KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon
Uji Aturan IKN, Tiga Pemohon Minta MK Tegaskan Status Nusantara sebagai Ibu Kota Negara
27.099 Manajer Kopdes Merah Putih Teken Surat Penawaran, 1.051 Dilaporkan Mundur
Kapolri Mutasi 19 Kapolda, Irjen Hengki Resmi Gantikan Pipit Rismanto di Jabar

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:01 WIB

Jangan Salah Pilih! Ini 5 Ciri Calon Kepala Desa yang Layak Dipercaya

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:51 WIB

Seleksi Calon Hakim MA 2026 Dibuka, Simak Syarat Usia, TOEFL hingga Kuota Khusus Papua dan Aceh

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Daftar Bansos Kini Cukup Pakai NIK KTP, Pemerintah Percepat Verifikasi Penerima

Kamis, 8 Oktober 2026 - 09:41 WIB

Empat Pelajar Diduga Terlibat Pengeroyokan di Garut Diamankan Resmob Polda Jabar

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:12 WIB

Uji Aturan IKN, Tiga Pemohon Minta MK Tegaskan Status Nusantara sebagai Ibu Kota Negara

Berita Terbaru