DN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus dugaan suap berkaitan dengan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin Mulyono dan korporasi perusahaan sawit. Kamis (12/2/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kasus yang dibongkar lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu harus dijadikan momentum penting untuk memperkuat pembenahan sistem perpajakan demi menjaga penerimaan negara dan kepercayaan publik.
“Perkara ini juga harus menjadi alarm keras bahwa tanpa tata kelola yang transparan dan digitalisasi pengawasan, interaksi langsung antara Wajib Pajak dan fiskus atau petugas pajak sangat rentan menjadi ruang transaksional,” ujar Budi. Pada Rabu (11/2).
KPK telah memproses hukum tiga orang tersangka, yaitu Mulyono, Dian Jaya Demega, dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo.
Baca Juga:
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Krtisi Kebijakan KDM, Angkot dan Becak Libur, Apa Solusinya?
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
KPK juga menyoroti tata kelola pendataan perizinan perkebunan sawit yang masih lemah, ditandai perbedaan luas lahan pada Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan lahan yang dikuasai perusahaan.***
Penulis : Redaksi
