DN.com – Pakar pendidikan Ina Liem melontarkan kritik terhadap sikap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam menyikapi polemik surat keterangan (suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dikutip, Senin (2/11/2026).
Kritik tersebut disampaikan Ina melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia mempertanyakan konsistensi Mahfud dalam mendorong penegakan hukum terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik.
Ina menyoroti sikap Mahfud yang disebutnya meminta agar polemik surat keterangan pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui proses hukum pidana.
Namun, Ina kemudian membandingkan sikap tersebut dengan penanganan perkara dugaan korupsi payment gateway yang pernah menjerat pakar hukum tata negara, Denny Indrayana.
Menurut Ina, perkara tersebut juga perlu mendapatkan perhatian dan kepastian hukum. Ia mempertanyakan mengapa persoalan yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut belum memperoleh kejelasan sebagaimana yang diharapkannya.
“Pak Mahfud, mengapa standar hukumnya berbeda?” tulis Ina Liem.
Dalam unggahannya, Ina mengingatkan bahwa Denny Indrayana pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway pada 2015.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp32 miliar. Ina pun mempertanyakan perkembangan serta kepastian hukum atas perkara tersebut.
“Denny ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan payment gateway pada 2015, dugaan kerugian negara Rp32 miliar.
Mengapa kepastian hukum perkara ini tidak kunjung jelas?” tulisnya.
Ina menilai, perhatian terhadap persoalan hukum tidak seharusnya hanya terpusat pada polemik dokumen pendidikan Gibran.
Menurutnya, perkara lain yang berkaitan dengan dugaan kerugian negara dalam jumlah besar juga perlu mendapat perhatian.
Ia bahkan mempertanyakan prioritas penanganan kedua persoalan tersebut oleh aparat penegak hukum.
“Mana lebih serius: dugaan korupsi Rp32 miliar atau persoalan administrasi pendidikan?” tambahnya.
Lebih lanjut, Ina meminta Mahfud MD agar turut menyuarakan pentingnya kepastian hukum dalam perkara dugaan korupsi payment gateway yang pernah menyeret nama Denny Indrayana.
Bagi Ina, konsistensi dalam mendorong penegakan hukum terhadap berbagai perkara menjadi hal penting.
Ia menilai, penerapan prinsip hukum yang konsisten diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi adanya perbedaan perlakuan terhadap kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik.
Kritik tersebut menjadi sorotan karena mempertemukan dua persoalan hukum berbeda, yakni polemik dokumen pendidikan Gibran dan perkara dugaan korupsi payment gateway yang pernah ditangani aparat penegak hukum.***
Penulis : Redaksi
