Deltanusantara.com – Penjabat Bupati Subang hadiri Rapat Koordinasi sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Acara diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang. bertempat di Sari Ater. Sabtu 14 Desember 2024.
Kepala BP4D Subang, Iwan Syahrul Anwar, S.STP, mengajak seluruh peserta untuk mengkonsolidasikan dokumen RPJPD dan RPJMD dengan rencana strategis daerah.
Hal ini penting agar substansi pelaksanaan pembangunan ke depan dapat disusun dengan baik.
Baca Juga:
Tinjau Layanan SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Orang Tua Siswa Tetap Tenang
338 KPM di Desa Kalitengah Terima Bantuan Sembako, Warga Bersyukur Terbantu
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Ia juga menekankan bahwa keselarasan dokumen menjadi kunci utama dalam penyusunan RPJPD yang selaras dengan perencanaan tingkat nasional.
RPJMD itu sendiri harus memiliki keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional,” ujar Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menegaskan pentingnya menjembatani kebutuhan pembangunan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain keselarasan antar dokumen, BP4D juga menjembatani kebutuhan masyarakat agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
Baca Juga:
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Pj Bupati Subang Imran menyampaikan apresiasi kepada para kepala organisasi perangkat daerah atas kinerja yang luar biasa.
Ia juga menyoroti pencapaian Kabupaten Subang, termasuk penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI dengan nilai 92,37 kategori A.
“Beberapa penghargaan telah kita terima, termasuk capaian kinerja yang diberikan untuk masyarakat,” tuturnya.
Menjelang akhir tahun, Pj Bupati dengan tegas mengingatkan bahwa semua kegiatan, laporan pertanggungjawaban serta kegiatan yang belum dilaksanakan harus segera diselesaikan.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Ia juga mengajak peserta untuk menjadikan materi dari narasumber sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025.
Perencanaan yang kita lakukan harus semakin bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.
Birokrasinya juga harus semakin mempermudah bagi masyarakat,” tandasnya.***
Editor : Gerry
Sumber Berita : Diskominfo
