DN.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung menyoroti potensi lonjakan timbulan sampah dari operasional 200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bandung.
Program dapur penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini diperkirakan menghasilkan tambahan sampah organik hingga 50–60 ton per hari.
Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebagian besar sampah dari SPPG masih dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Baca Juga:
Transparansi BUMDes Disorot, Warga Diminta Aktif Awasi dan Laporkan Dugaan Penyimpangan
Sejumlah SPBU di Jakarta Hentikan Penjualan Pertalite, Ini Daftar Lokasinya
Dedi Mulyadi Minta Polisi Telusuri Aman Yani, Dana Pensiun BJB Diduga Dicairkan Pihak Lain
Hal ini terjadi karena pengolahan mandiri di tingkat dapur belum berjalan optimal.
“Kalau 200 SPPG, rata-rata total 50–60 ton per hari. Artinya, setiap SPPG menghasilkan sekitar 20–30 kilogram sampah setiap hari,” ujar Darto.
Menurutnya, tambahan ini cukup signifikan karena mayoritas berupa sampah organik dari sisa bahan pangan dan makanan.
Jika tidak ditangani dari sumbernya, kondisi ini berpotensi menambah beban pengelolaan sampah harian Kota Bandung.
Baca Juga:
MK Kabulkan Pencabutan Gugatan APBN 2026 Terkait Program Makan Bergizi Gratis
Sidak Dudung di Dapur MBG Jakarta: Temukan Belatung hingga Ancam Penutupan SPPG Tak Layak
ICW Laporkan Dugaan Markup Rp49,5 Miliar Sertifikasi Halal BGN ke KPK
DLH mencatat, dengan jumlah 200 SPPG, total timbulan sampah baru bisa mendekati 60 ton per hari.
Angka tersebut dinilai besar karena sampah organik cenderung cepat menumpuk dan membutuhkan penanganan khusus.
“Tambahan jelas, mendekati angka 60 ton per hari,” katanya, pada Selasa (5/5).
Selain dari operasional SPPG, DLH juga memprediksi peningkatan sampah berasal dari berbagai agenda mingguan yang mendorong mobilitas warga dan wisatawan ke Kota Bandung.
Baca Juga:
Sidik Jari di Pintu dan Botol Obat Nyamuk Bongkar Alibi Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Paoman
Kirab Mahkota Binokasih: Menghidupkan Sejarah Sunda dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat
Penjualan Mobil Melonjak April 2026, Tren Mobil Listrik Kian Menguat
Di sisi lain, Darto mengakui bahwa sistem pengolahan sampah mandiri di masing-masing SPPG belum berjalan secara rinci dan efektif.
Akibatnya, sebagian besar sampah masih bergantung pada pola lama, yakni diangkut ke TPS sebelum diproses lebih lanjut.
“Idealnya, sampah organik ini selesai di sumber. Tapi implementasinya belum terlihat detail di tiap SPPG,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DLH Kota Bandung tengah menyiapkan skema kompospit di setiap SPPG.
Konsep ini mendorong setiap dapur memiliki lubang kompos dengan kapasitas yang disesuaikan dengan volume sampah harian.
Darto menyebut, formulasi teknis penerapan kompospit telah disiapkan dan siap diimplementasikan.
Skema ini diharapkan menjadi solusi utama agar sampah organik dapat diolah langsung di sumber tanpa seluruhnya dibuang ke TPS.
“Rumusnya sudah ada, tinggal implementasi di lapangan,” katanya.
DLH juga membagi sistem pengelolaan sampah ke dalam tiga kategori, yakni organik, high value, dan low value. Sampah bernilai ekonomi (high value) seperti plastik umumnya sudah terserap oleh pemulung.
Sementara sampah low value akan diarahkan ke pengolahan menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), dan sampah organik ditargetkan selesai melalui kompospit di masing-masing SPPG.***
Penulis : Redaksi
