HMI Subang Desak Pemkab dan DPRD Bertindak: Tuntut Program Skala Prioritas yang Jelas dan Terarah

- Jurnalis

Senin, 26 Mei 2025 - 12:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HMI Subang Desak di Pemkab dan DPRD Bertindak: Tuntut Program Skala Prioritas yang Jelas dan Terarah

HMI Subang Desak di Pemkab dan DPRD Bertindak: Tuntut Program Skala Prioritas yang Jelas dan Terarah

 

Deltanusantara.com – Puluhan pendemo dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Subang menggelar aksi di Pemkab Subang dan Gedung DPRD Subang. Senin (26/5/2025).

Dalam aksinya HMI mengingatkan Pemkab Subang, anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Subang.

HMI Cabang Subang, Annas Ahmad Laduni mengungkapkan bahwa dibawah Kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati yang baru, harus menjadi langkah awal untuk mampu memperbaiki Subang kedepan.

HMI menilai, sejak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Reynaldi dan Agus Maskur belum ada kejelasan dalam menentukan program skala prioritas untuk membangun kabupaten subang.

“Kami menuntut kepada bupati untuk tidak melakukan gimik dan pencitraan,” kata Annas pada Rabu (16/5/2025).

Dalam aksinya itu, HMI menyampaikan tujuh tuntutan aksi. Diantaranya mendorong Transparansi Anggaran harus diselaraskan, jumlah anggaran harus terpangpang didepan setiap kantor dinas, kecamatan.

Menyoroti Supermasi Hukum HMI menuntut agar supremasi Hukum harus ditegakan setinggi tingginya, dan mendorong reformasi birokrasi harus dijalankan dengan tegas.

“Janji-janji Politik yang harus diselesaikan selama masa jabatannya, jangan hanya sebatas janji manis saja, tapi harus terealisasi.

Visi misi bupati dan wakil bupati dari religius tiba-tiba berubah menjadi ngabret terlihat tidak ada kejelasan dan konsistensi,” ujarnya.

Selain itu, HMI mendorong terwujudnya Program Skala Prioritas harus terancang dengan matang pada jangka dekat, menengah dan panjangnya.

Dengan mengedepankan program yang subtansial bukan hanya sebatas menjadi bahan SPJ untuk kepentingan individu maupun kelompok semata.

“Kami juga mengingatkan kepada dinas PUPR untuk tidak menjadikan bahan bancakan proyek titipan politik dan kekuasaan,” tandasnya.***

 

Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews.

 

 

 

Penulis : Gerry

Berita Terkait

Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
Cemburu Berujung Maut di Cinambo, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Bandung
Ribuan Honorer Sekolah di Jabar Belum Digaji, Dedi Mulyadi Siap Temui Menteri PANR

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 20:08 WIB

Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet

Jumat, 24 April 2026 - 19:44 WIB

Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan

Jumat, 24 April 2026 - 11:38 WIB

Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan

Kamis, 23 April 2026 - 13:28 WIB

Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional

Kamis, 23 April 2026 - 12:41 WIB

Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan

Berita Terbaru

Bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026.

Nasional

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Kamis, 23 Apr 2026 - 21:42 WIB