HMI Subang Desak Pemkab dan DPRD Bertindak: Tuntut Program Skala Prioritas yang Jelas dan Terarah

- Jurnalis

Senin, 26 Mei 2025 - 12:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HMI Subang Desak di Pemkab dan DPRD Bertindak: Tuntut Program Skala Prioritas yang Jelas dan Terarah

HMI Subang Desak di Pemkab dan DPRD Bertindak: Tuntut Program Skala Prioritas yang Jelas dan Terarah

 

Deltanusantara.com – Puluhan pendemo dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Subang menggelar aksi di Pemkab Subang dan Gedung DPRD Subang. Senin (26/5/2025).

Dalam aksinya HMI mengingatkan Pemkab Subang, anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Subang.

HMI Cabang Subang, Annas Ahmad Laduni mengungkapkan bahwa dibawah Kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati yang baru, harus menjadi langkah awal untuk mampu memperbaiki Subang kedepan.

HMI menilai, sejak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Reynaldi dan Agus Maskur belum ada kejelasan dalam menentukan program skala prioritas untuk membangun kabupaten subang.

“Kami menuntut kepada bupati untuk tidak melakukan gimik dan pencitraan,” kata Annas pada Rabu (16/5/2025).

Dalam aksinya itu, HMI menyampaikan tujuh tuntutan aksi. Diantaranya mendorong Transparansi Anggaran harus diselaraskan, jumlah anggaran harus terpangpang didepan setiap kantor dinas, kecamatan.

Menyoroti Supermasi Hukum HMI menuntut agar supremasi Hukum harus ditegakan setinggi tingginya, dan mendorong reformasi birokrasi harus dijalankan dengan tegas.

“Janji-janji Politik yang harus diselesaikan selama masa jabatannya, jangan hanya sebatas janji manis saja, tapi harus terealisasi.

Visi misi bupati dan wakil bupati dari religius tiba-tiba berubah menjadi ngabret terlihat tidak ada kejelasan dan konsistensi,” ujarnya.

Selain itu, HMI mendorong terwujudnya Program Skala Prioritas harus terancang dengan matang pada jangka dekat, menengah dan panjangnya.

Dengan mengedepankan program yang subtansial bukan hanya sebatas menjadi bahan SPJ untuk kepentingan individu maupun kelompok semata.

“Kami juga mengingatkan kepada dinas PUPR untuk tidak menjadikan bahan bancakan proyek titipan politik dan kekuasaan,” tandasnya.***

 

Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews.

 

 

 

Penulis : Gerry

Berita Terkait

Tinjau Layanan SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Orang Tua Siswa Tetap Tenang
338 KPM di Desa Kalitengah Terima Bantuan Sembako, Warga Bersyukur Terbantu
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Rakor Milangkala ke-58, Camat Cisalak Soroti Keterbatasan Anggaran dan Ajak Semua Pihak Berkontribusi
Operasi Patuh Lodaya 2026 Digelar, Polda Jabar Andalkan ETLE untuk Penegakan Hukum Transparan
Tak Ada Ampun! Polres Banjar Tangkap 2 Pelaku Curanmor dalam Ops Jaran Lodaya, 85 Motor Diamankan
DPO Curanmor Dibekuk di Garut, Polisi Sita 17 Motor Hasil Kejahatan dalam Ops Jaran Lodaya 2026

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 22:39 WIB

Tinjau Layanan SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Orang Tua Siswa Tetap Tenang

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:11 WIB

338 KPM di Desa Kalitengah Terima Bantuan Sembako, Warga Bersyukur Terbantu

Rabu, 10 Juni 2026 - 13:25 WIB

Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:17 WIB

Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban

Senin, 8 Juni 2026 - 11:07 WIB

Operasi Patuh Lodaya 2026 Digelar, Polda Jabar Andalkan ETLE untuk Penegakan Hukum Transparan

Berita Terbaru