Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar Sia-sia Turunkan Biaya Pendidikan, Jika Orang Tua Masih Keluarkan Dana Besar

- Jurnalis

Selasa, 12 Agustus 2025 - 14:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto tentang kegiatan Outing Class.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto tentang kegiatan Outing Class.

 

Deltanusantara.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto tentang kegiatan Outing Class.

“Emang outing class harus ngendong Pak?” tanya Dedi Mulyadi. Selasa (12/8/2025)

Purwanto mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah berupaya menurunkan biaya pendidikan.”Kan kita setiap tahun membayar sekolah,” imbuhnya.

Dedi Mulyadi mengungkapkan, sekolah di Jawa Barat dibayar menggunankan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Dana anggaran rehabilitasi sekolah, unit sekolah baru APBD-nya dikerahin untuk itu,” terangya.

Dedi Mulyadi mengungkapkan, dana untuk sekolah jumlahnya sangat besar.”Jumlah dari Rp31 triliun habis oleh Dinas Pendidikan sudah 12,4 triliun,” sebutnya.

Setelah pemerintah capek-capek, Dedi Mulyadi melanjutkan, mengeluarkan uang cukup banyak. “Bahkan saya mungkin banyak yang enggak suka sama saya,” ungkap Dedi.

Gubernur Jawa Barat juga memberlakukan banyak larangan di sekolah, hingga biaya pendidikan harus gratis.

“Enggak boleh beli LKS di sekolah, enggak boleh beli seragam di sekolah, enggak boleh beli buku di sekolah, enggak boleh, harus free,” tegasnya.

Namun, Dedi Mulyadi menilai, semua usaha tersebut tidak akan ada artinya.

“Kalau orang tuanya tiap hari ke anaknya ngasih buat motor-motoran, ngasih buat pulsanya gede, kemudian HP-nya kuotanya gede, HP-nya bermerek, pakai motor,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Barat membeberkan, anak-anak juga diberi akses untuk balapan dan menghisap tembakau.

“Ya enggak ada arti subsidi, dibuang. Karena orang tuanya tetap mengeluarkan biaya besar,” ucapnya.

Dedi Mulyadi menjelaskan, tujuan banyak larangan dan aturan dilakukan untuk pendidikan.

“Jadi tujuan kita serba melarang, serba mengatur itu agar orang tua tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk pendidikan anaknya,” tandas Gubernur Jawa Barat.***

Penulis : Gerry

Sumber Berita : KDM Channel

Berita Terkait

Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
Cemburu Berujung Maut di Cinambo, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Bandung
Ribuan Honorer Sekolah di Jabar Belum Digaji, Dedi Mulyadi Siap Temui Menteri PANR

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 20:08 WIB

Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet

Jumat, 24 April 2026 - 19:44 WIB

Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan

Jumat, 24 April 2026 - 11:38 WIB

Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan

Kamis, 23 April 2026 - 13:28 WIB

Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional

Kamis, 23 April 2026 - 12:41 WIB

Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan

Berita Terbaru

Bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026.

Nasional

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Kamis, 23 Apr 2026 - 21:42 WIB