DN.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap memperoleh akses pendidikan.
Berbagai skema disiapkan agar tidak ada siswa yang putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung sekolah maupun kendala biaya pendidikan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi pada pemenuhan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Ingin Anggaran MBG Dipangkas Lebih Besar, Kemenkeu Bentuk Tim Pengawas SPPG di Daerah
Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Polda NTB, Dari Irwasda hingga Empat Kapolres Berganti
“Saya sebagai gubernur memiliki tugas utama untuk memastikan rakyat saya bisa sekolah. Itu prinsip dasarnya,” tegas Dedi. Dikutip Sabtu (27/6/2026).
Menurut Dedi, perhatian utama pemerintah saat ini difokuskan pada anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan apabila tidak diterima di sekolah negeri dan tidak mampu membayar biaya sekolah swasta.
“Yang menjadi perhatian kita adalah kelompok ini. Kalau tidak diterima di negeri, ada risiko mereka tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya,” ujarnya.
Untuk memperluas akses pendidikan, Pemprov Jawa Barat menerapkan kebijakan kapasitas rombongan belajar (rombel) yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menambah daya tampung siswa di sekolah.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Kritik Pengelolaan Anggaran Daerah: Serapan Tinggi Belum Tentu Bermanfaat bagi Rakyat
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pendampingan bagi calon peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Pendampingan tersebut mencakup dukungan pembiayaan pendidikan, khususnya pada tahun pertama.
“Kami sedang membicarakan satu hal utama, yaitu bagaimana semua anak di Jawa Barat bisa tetap sekolah. Jika tidak diterima di sekolah negeri, maka kami pastikan ada pendampingan ke sekolah swasta,” kata Dedi.
Ia menegaskan, setiap kebijakan pendidikan harus berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sehingga seluruh generasi muda memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
“Pilihan kita sederhana, apakah kita ingin ada kegaduhan di sekolah atau memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Saya memilih memastikan semua anak tetap sekolah,” pungkasnya.***
Penulis : Redaksi
