DN.com – Dewan Pimpinan Wilayah Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Komnas PPLH) Jawa Barat menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Senin (18/5/2026).
Adapun yang menjadi sorotannya, terkait tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas sumber daya manusia, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah dapur.
Perwakilan Komnas PPLH Jabar, Alwan, menekankan pentingnya pengelolaan SPPG secara profesional dan terstruktur agar program MBG dapat berjalan optimal serta tepat sasaran.
Menurutnya, kelembagaan SPPG perlu berada di bawah naungan yayasan agar memiliki sistem yang jelas, terukur, dan akuntabel.
Baca Juga:
BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat Tiga Hari ke Depan, Dipicu Pelemahan Monsun dan Aktivitas MJO
Camat Cisalak Apresiasi Tim SAR Gabungan dan Sampaikan Duka kepada Keluarga Korban
“SPPG harus dikelola secara profesional agar kualitas pelayanan dan keamanan pangan tetap terjaga,” ujar Alwan.
Ia juga menyoroti kompetensi tenaga pengelola dapur, termasuk peran ahli gizi dalam program tersebut.
Menurutnya, kapasitas tenaga ahli tidak cukup hanya berbasis teori, melainkan harus didukung pengalaman lapangan dan standar kompetensi yang memadai.
“Ahli gizi tidak cukup hanya mengandalkan teori, tetapi juga harus memahami praktik di lapangan,” tambahnya.
Baca Juga:
Dua Wisatawan Korban Longsor Curug Cileat Ditemukan, Proses Evakuasi Berjalan Lancar
Longsor Curug Cileat Subang Seret Dua Wisatawan, Basarnas Terapkan Pencarian Dua Jalur
Transparansi BUMDes Disorot, Warga Diminta Aktif Awasi dan Laporkan Dugaan Penyimpangan
Alwan menegaskan, Komnas PPLH tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menyiapkan langkah konkret sebagai solusi.
Saat ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komnas PPLH tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan makanan bergizi serta sistem keamanan pangan.
Selain itu, Komnas PPLH juga menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) kepada karyawan SPPG.
Pelatihan ini dinilai penting untuk mencegah potensi kontaminasi makanan selama proses pengolahan.
Baca Juga:
Sejumlah SPBU di Jakarta Hentikan Penjualan Pertalite, Ini Daftar Lokasinya
Dedi Mulyadi Minta Polisi Telusuri Aman Yani, Dana Pensiun BJB Diduga Dicairkan Pihak Lain
MK Kabulkan Pencabutan Gugatan APBN 2026 Terkait Program Makan Bergizi Gratis
“Keamanan pangan harus menjadi prioritas agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada aspek pengolahan makanan, Komnas PPLH juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan limbah dari operasional dapur SPPG.
Sebagai langkah penanganan, DPP Komnas PPLH telah membentuk tim konsultan serta menjalin kerja sama dengan pabrikan penyedia Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Semarang yang akan menggunakan merek “Bio PPLH”.
Di sisi lain, setiap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komnas PPLH akan diberdayakan melalui pelatihan pembuatan bakteri pengurai guna mengatasi bau serta limbah organik dari dapur MBG.
“Tujuan kami agar pelaksanaan program MBG berjalan baik, aman, dan ramah lingkungan,” pungkas Alwan.***
Penulis : Redaksi
