Tuntut Larangan Study Tour Dicabut, Pekerja Pariwisata Jabar Ancam Gelar Aksi Demo Besar Jilid 2 di Istana Negara Jakarta

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 8 Agustus 2025 - 14:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.

 

Deltanusantara.com – Kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat para pekerja pariwisata mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Istana Negara, Jakarta. Jumat (8/8/2025).

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes lanjutan atas kebijakan larangan study tour keluar daerah yang dinilai menghancurkan roda ekonomi pariwisata di Jawa Barat.

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.

Baca Juga:  Wakapolda Jabar Hadiri Undangan Peresmian Monumen Panser Saladin TNI Angkatan Darat

Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (S-P3JB) menilai Dedi Mulyadi tidak peka terhadap dampak kebijakan tersebut.

“Kalau sampai tanggal itu tidak ada kejelasan, kami akan aksi lagi bahkan sampai ke Istana Presiden di Jakarta,” ujar Koordinator S-P3JB Herdis Subarja, Kamis (7/8/2025).

Menurut Herdis, pelarangan study tour ke luar Jabar menyebabkan sektor wisata kolaps. Banyak usaha merugi, karyawan kehilangan pekerjaan, dan sebagian sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga:  Polda Jabar Siapkan 26.692 Personel untuk Amankan Idul Fitri 1447 Hijriah

“Banyak yang sudah tidak bisa bekerja. Pendapatan nol, bahkan kebutuhan hidup pun sulit dipenuhi,” katanya.

S-P3JB menilai kebijakan Gubernur Dedi dibuat tanpa dialog dengan pelaku industri wisata.

Mereka mengkritik sikap gubernur yang dianggap tertutup terhadap masukan dan enggan berdiskusi.

“Gubernur menganggap keputusannya paling benar, padahal faktanya sangat merugikan kami,” kata Herdis.

Baca Juga:  Para Pelajar SMA IT Budjemak Tanjungsiang Gelar Aksi Berbagi Takjil

Sebelumnya, kelompok ini telah berdialog dengan sejumlah dinas terkait, mulai dari Disparbud, Disnaker, Dinas UMKM, hingga Dishub. Namun, belum ada solusi konkrit yang ditawarkan.***

Penulis : Gerry

Sumber Berita : Hallo Bandung.ID

Berita Terkait

Terlibat Pelanggaran Berat, Tiga Personel Polresta Bandung Dipecat Tidak Hormat
Kasus Kekerasan Seksual di Cileunyi P21, Taufik Hidayat Dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Bandung
Berkas Taufik Hidayat Dinyatakan P-21, Polda Jabar Siap Limpahkan Tersangka ke Kejari Kabupaten Bandung
Jelang Pilkades, Camat Tanjungsiang Rano Tekankan Netralitas dan Integritas Panitia
Pilkades Gardusayang, Delapan Bacalon Resmi Mendaftar, Satu Nama Segera Menyusul 
Camat Cisalak Pimpin Rapat Minggon Triwulanan, Bahas Pilkades Serentak, Kesehatan hingga Ketahanan Pangan
Pemprov Jabar Ambil Alih Jembatan Gantung Margacinta Pangandaran, Pembangunan Permanen Ditargetkan 2027
Lansia di Cisompet Ditemukan Meninggal, Polisi Amankan Seorang Pria

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 15:15 WIB

Terlibat Pelanggaran Berat, Tiga Personel Polresta Bandung Dipecat Tidak Hormat

Rabu, 9 September 2026 - 15:07 WIB

Kasus Kekerasan Seksual di Cileunyi P21, Taufik Hidayat Dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Bandung

Rabu, 9 September 2026 - 14:47 WIB

Berkas Taufik Hidayat Dinyatakan P-21, Polda Jabar Siap Limpahkan Tersangka ke Kejari Kabupaten Bandung

Jumat, 4 September 2026 - 13:02 WIB

Jelang Pilkades, Camat Tanjungsiang Rano Tekankan Netralitas dan Integritas Panitia

Jumat, 4 September 2026 - 12:45 WIB

Pilkades Gardusayang, Delapan Bacalon Resmi Mendaftar, Satu Nama Segera Menyusul 

Berita Terbaru