Tuntut Larangan Study Tour Dicabut, Pekerja Pariwisata Jabar Ancam Gelar Aksi Demo Besar Jilid 2 di Istana Negara Jakarta

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 8 Agustus 2025 - 14:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.

 

Deltanusantara.com – Kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat para pekerja pariwisata mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Istana Negara, Jakarta. Jumat (8/8/2025).

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes lanjutan atas kebijakan larangan study tour keluar daerah yang dinilai menghancurkan roda ekonomi pariwisata di Jawa Barat.

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.

Baca Juga:  Lakalantas di Jalan Pantura, Dump Truk Tronton VS Toyota Avanza Veloz, Satu Orang Meninggal Dunia

Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (S-P3JB) menilai Dedi Mulyadi tidak peka terhadap dampak kebijakan tersebut.

“Kalau sampai tanggal itu tidak ada kejelasan, kami akan aksi lagi bahkan sampai ke Istana Presiden di Jakarta,” ujar Koordinator S-P3JB Herdis Subarja, Kamis (7/8/2025).

Menurut Herdis, pelarangan study tour ke luar Jabar menyebabkan sektor wisata kolaps. Banyak usaha merugi, karyawan kehilangan pekerjaan, dan sebagian sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga:  Jalan Rusak Parah di Nanggung Bogor Viral, Dedi Mulyadi: Perbaikan Segera Direalisasikan

“Banyak yang sudah tidak bisa bekerja. Pendapatan nol, bahkan kebutuhan hidup pun sulit dipenuhi,” katanya.

S-P3JB menilai kebijakan Gubernur Dedi dibuat tanpa dialog dengan pelaku industri wisata.

Mereka mengkritik sikap gubernur yang dianggap tertutup terhadap masukan dan enggan berdiskusi.

“Gubernur menganggap keputusannya paling benar, padahal faktanya sangat merugikan kami,” kata Herdis.

Baca Juga:  Gunakan Bahu Jalan, Kios Pasar Desa Jambe Akhirnya Dibongkar, Berikut Penjelasan Kepala Desa dan Kepala Pasar

Sebelumnya, kelompok ini telah berdialog dengan sejumlah dinas terkait, mulai dari Disparbud, Disnaker, Dinas UMKM, hingga Dishub. Namun, belum ada solusi konkrit yang ditawarkan.***

Penulis : Gerry

Sumber Berita : Hallo Bandung.ID

Berita Terkait

Pemprov Jabar Siapkan Peremajaan Angkot Listrik, Sopir Diproyeksikan Jadi Pemilik Armada
Milangkala ke-39 Sukses Digelar, Camat Tanjungsiang: Semangat Gotong Royong Jadi Kekuatan Membangun Daerah
Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Bupati Subang Koordinasi dengan Kementerian
Ombudsman Jabar Naikkan Status Laporan MASL, Bupati Sumedang Diperiksa Dugaan Maladministrasi Proyek Geothermal Tampomas
Bandung Raya Siapkan BRT Terintegrasi, Farhan Targetkan Tarif Rp7.000 dan Angkot Jadi Feeder
Semarak Milangkala ke-39, Kirab Pataka Saba Desa Perkuat Kebersamaan Warga Tanjungsiang
664 Bangunan Liar dan Lapak PKL Ditertibkan, Pemkot Bandung Tegaskan Penegakan Aturan Secara Humanis
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Kapolda Jabar Kunjungi Kodam III/Siliwangi

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:08 WIB

Pemprov Jabar Siapkan Peremajaan Angkot Listrik, Sopir Diproyeksikan Jadi Pemilik Armada

Kamis, 23 Juli 2026 - 21:32 WIB

Milangkala ke-39 Sukses Digelar, Camat Tanjungsiang: Semangat Gotong Royong Jadi Kekuatan Membangun Daerah

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:10 WIB

Ombudsman Jabar Naikkan Status Laporan MASL, Bupati Sumedang Diperiksa Dugaan Maladministrasi Proyek Geothermal Tampomas

Rabu, 22 Juli 2026 - 21:21 WIB

Bandung Raya Siapkan BRT Terintegrasi, Farhan Targetkan Tarif Rp7.000 dan Angkot Jadi Feeder

Selasa, 21 Juli 2026 - 15:24 WIB

Semarak Milangkala ke-39, Kirab Pataka Saba Desa Perkuat Kebersamaan Warga Tanjungsiang

Berita Terbaru