Tuntut Larangan Study Tour Dicabut, Pekerja Pariwisata Jabar Ancam Gelar Aksi Demo Besar Jilid 2 di Istana Negara Jakarta

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 8 Agustus 2025 - 14:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.

 

Deltanusantara.com – Kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat para pekerja pariwisata mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Istana Negara, Jakarta. Jumat (8/8/2025).

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes lanjutan atas kebijakan larangan study tour keluar daerah yang dinilai menghancurkan roda ekonomi pariwisata di Jawa Barat.

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.

Baca Juga:  Diduga Hendak Mengikuti Unras Ke Jakarta, 96 Pelajar dari Berbagai Daerah di Jabar Berhasil Diamankan

Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (S-P3JB) menilai Dedi Mulyadi tidak peka terhadap dampak kebijakan tersebut.

“Kalau sampai tanggal itu tidak ada kejelasan, kami akan aksi lagi bahkan sampai ke Istana Presiden di Jakarta,” ujar Koordinator S-P3JB Herdis Subarja, Kamis (7/8/2025).

Menurut Herdis, pelarangan study tour ke luar Jabar menyebabkan sektor wisata kolaps. Banyak usaha merugi, karyawan kehilangan pekerjaan, dan sebagian sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga:  Lantik 63 Pejabat, Bupati Subang Tegaskan Jabatan Bukan Hadiah: Siap Mutasi Lagi Jika Kinerja Buruk

“Banyak yang sudah tidak bisa bekerja. Pendapatan nol, bahkan kebutuhan hidup pun sulit dipenuhi,” katanya.

S-P3JB menilai kebijakan Gubernur Dedi dibuat tanpa dialog dengan pelaku industri wisata.

Mereka mengkritik sikap gubernur yang dianggap tertutup terhadap masukan dan enggan berdiskusi.

“Gubernur menganggap keputusannya paling benar, padahal faktanya sangat merugikan kami,” kata Herdis.

Baca Juga:  Warga Serbu Gerakan Pangan Murah di Mapolres Cimahi, 5 Ton Beras SPHP Disalurkan

Sebelumnya, kelompok ini telah berdialog dengan sejumlah dinas terkait, mulai dari Disparbud, Disnaker, Dinas UMKM, hingga Dishub. Namun, belum ada solusi konkrit yang ditawarkan.***

Penulis : Gerry

Sumber Berita : Hallo Bandung.ID

Berita Terkait

Polda Jabar Tangkap Oknum Dokter, Diduga Perkosa Anak Kandung Berusia 4 Tahun
Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp18,7 Miliar
Bandung Kembali Kondusif Usai Kericuhan, Belasan Polisi Terluka Diserang OTK
100 Siswa dan Guru di Cirebon Diduga Keracunan MBG, Operasional SPPG Dihentikan Sementara
Camat Sagalaherang Sambangi Lima Cakades Leles, Ajak Jaga Persatuan dan Kondusivitas
Polda Jabar Bongkar Gudang Obat Keras di Bandung, Potensi Produksi Capai 8 Juta Pil per Hari
Kapolda Jabar Gandeng Petani Tanam Bawang Putih, Siapkan Dukungan untuk Panen Raya Nasional
Syukuran Kantor Sementara, DPK PERADI Profesional Subang Perkuat Komitmen Pelayanan Hukum

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Polda Jabar Tangkap Oknum Dokter, Diduga Perkosa Anak Kandung Berusia 4 Tahun

Rabu, 21 Oktober 2026 - 22:40 WIB

Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp18,7 Miliar

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:07 WIB

100 Siswa dan Guru di Cirebon Diduga Keracunan MBG, Operasional SPPG Dihentikan Sementara

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:53 WIB

Camat Sagalaherang Sambangi Lima Cakades Leles, Ajak Jaga Persatuan dan Kondusivitas

Senin, 19 Oktober 2026 - 07:17 WIB

Polda Jabar Bongkar Gudang Obat Keras di Bandung, Potensi Produksi Capai 8 Juta Pil per Hari

Berita Terbaru