Deltanusantara.com – Pengerjaan pembangunan infrastruktur proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sedang berlangsung di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tukdana dan Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
Proyek pekerjaan ini, modernisasi saluran irigasi dan infrastruktur yang lainnya. Proyek ini, bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.
Namun dibalik itu semua dampak dari proyek itu sendiri dianggap telah menyebabkan gangguan bagi warga setempat. Minggu 16 Februari 2025.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Seperti kerusakan lingkungan, akses jalan yang terganggu, serta dampak negatif lainnya terhadap kehidupan sehari-hari.
Kejadian ini dialami oleh masyarakat Desa yang ada di dua kecamatan, hingga Kepala desa yang ada menyampaikan kejadian tersebut kepada anggota DPRD.
Hingga pelaksanaan proyek mendapatkan pengawasan serta pengawalan dari anggota DPRD Indramayu Kiki Arindi ST atas pengaduan dari masyarakat Karangkerta melalui Kepala desa.
Kiki Arindi mengatakan, bahwa dririnya akan terus mengawal aspirasi warga Desa Karangkerta hingga pihak kontraktor merealisasikannya.
Baca Juga:
KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Langkah ini perlu kami lakukan, karena warga merasa bahwa pihak BBWS dan kontraktor proyek, kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi di Desa Karangkerta,” kata Kiki pada Sabtu 15 Februari 2025.
Kiki menyampaikan, bahwa masyarakat juga menuntut agar penanganan dampak negatif lainnya bisa segera dilakukan.
Tentunya saya paham, terlepas dari manfaat yang akan dituai oleh masyarakat. Namun sayang dibalik itu semua, kata dia, ada beberapa kejadian yang justru menimbulkan aksi protes terhadap pembangunan itu sendiri,”jelasnya.
Kiki menyebutkan dampak dari proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang sedang berlangsung dan yang sudah selesai meninggalkan permasalahan.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang

Kami melihat dampak dari proyek itu, ada kerusakan lingkungan, akses jalan rusak dan terganggu, serta dampak negatif lainnya terhadap kehidupan sehari-hari,”tuturnya.
Warga merasa bahwa pihak BBWS dan kontraktor proyek, kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan proyek tersebut.
Mereka menuntut tidak berlebihan, lanjutnya, hanya menuntut penanganan dampak negatif bisa segera dilakukan.
DPR hadir untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan masyarakat untuk disampaikan dan ditindaklanjuti oleh kontraktor.
Saya ingin jadi orang yang dapat membawa perubahan yang positif bagi masyarakat,”tandasnya.
Seluruh warga negara berkah mendapatkan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan, namun jangan sampai aktivitas warga serta fasilitas yang ada terganggu bahkan rusak.
Saya berharap agar kita semua dapat lebih peduli terhadap aspirasi masyarakat atas kepedulian terhadap lingkungan baik sarana dan prasarana yang ada di wilayah berjalannya proyek itu sendiri,”pungkasnya.***
Yuk! baca artikel Delatanusantara.com lainnya di Google News.
Penulis : Dna Yaya
Editor : Gerry






