Deltanusantara.com – Pengerjaan pembangunan infrastruktur proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sedang berlangsung di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tukdana dan Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
Proyek pekerjaan ini, modernisasi saluran irigasi dan infrastruktur yang lainnya. Proyek ini, bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.
Namun dibalik itu semua dampak dari proyek itu sendiri dianggap telah menyebabkan gangguan bagi warga setempat. Minggu 16 Februari 2025.
Baca Juga:
Tinjau Layanan SPMB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Imbau Orang Tua Siswa Tetap Tenang
338 KPM di Desa Kalitengah Terima Bantuan Sembako, Warga Bersyukur Terbantu
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Seperti kerusakan lingkungan, akses jalan yang terganggu, serta dampak negatif lainnya terhadap kehidupan sehari-hari.
Kejadian ini dialami oleh masyarakat Desa yang ada di dua kecamatan, hingga Kepala desa yang ada menyampaikan kejadian tersebut kepada anggota DPRD.
Hingga pelaksanaan proyek mendapatkan pengawasan serta pengawalan dari anggota DPRD Indramayu Kiki Arindi ST atas pengaduan dari masyarakat Karangkerta melalui Kepala desa.
Kiki Arindi mengatakan, bahwa dririnya akan terus mengawal aspirasi warga Desa Karangkerta hingga pihak kontraktor merealisasikannya.
Baca Juga:
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Langkah ini perlu kami lakukan, karena warga merasa bahwa pihak BBWS dan kontraktor proyek, kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi di Desa Karangkerta,” kata Kiki pada Sabtu 15 Februari 2025.
Kiki menyampaikan, bahwa masyarakat juga menuntut agar penanganan dampak negatif lainnya bisa segera dilakukan.
Tentunya saya paham, terlepas dari manfaat yang akan dituai oleh masyarakat. Namun sayang dibalik itu semua, kata dia, ada beberapa kejadian yang justru menimbulkan aksi protes terhadap pembangunan itu sendiri,”jelasnya.
Kiki menyebutkan dampak dari proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang sedang berlangsung dan yang sudah selesai meninggalkan permasalahan.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN

Kami melihat dampak dari proyek itu, ada kerusakan lingkungan, akses jalan rusak dan terganggu, serta dampak negatif lainnya terhadap kehidupan sehari-hari,”tuturnya.
Warga merasa bahwa pihak BBWS dan kontraktor proyek, kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan proyek tersebut.
Mereka menuntut tidak berlebihan, lanjutnya, hanya menuntut penanganan dampak negatif bisa segera dilakukan.
DPR hadir untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan masyarakat untuk disampaikan dan ditindaklanjuti oleh kontraktor.
Saya ingin jadi orang yang dapat membawa perubahan yang positif bagi masyarakat,”tandasnya.
Seluruh warga negara berkah mendapatkan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan, namun jangan sampai aktivitas warga serta fasilitas yang ada terganggu bahkan rusak.
Saya berharap agar kita semua dapat lebih peduli terhadap aspirasi masyarakat atas kepedulian terhadap lingkungan baik sarana dan prasarana yang ada di wilayah berjalannya proyek itu sendiri,”pungkasnya.***
Yuk! baca artikel Delatanusantara.com lainnya di Google News.
Penulis : Dna Yaya
Editor : Gerry






