DN.com – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Ryaas Rasyid, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai Prabowo tidak memahami ilmu pemerintahan, bahkan pada tingkat paling dasar, sehingga mempertanyakan kapasitasnya dalam memimpin pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ryaas dalam siniar yang ditayangkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti cara berpikir Prabowo dalam menjalankan pemerintahan yang dinilainya keliru dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi Indonesia.
“Tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Mungkin karena tidak mengerti ilmu pemerintahan, jadi ilmu pemerintahan paling basic pun dia tidak dapat,” kata Ryaas, seperti dikutip pada Kamis (29/10/2026).
Menurut Ryaas, dampak dari kebijakan pemerintahan Prabowo tidak perlu menunggu hingga masa jabatan presiden berakhir.
Ia menilai sejumlah persoalan sudah mulai terlihat dalam dua tahun pertama pemerintahan.
“Jangankan tiga tahun ke depan, satu tahun ini saja, dua tahun ini saja sudah harus memikul beban banyak. Kenapa?” ujarnya.
Ryaas menilai persoalan tersebut berawal dari kesalahan persepsi dan kesalahpahaman dalam memahami persoalan pemerintahan.
Menurutnya, kekeliruan dalam cara berpikir itu kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Karena salah persepsi dan kesalahpahaman yang saya katakan tadi sebagai logic fallacy yang menjadi basis bagi pembuatan kebijakan itu sudah merugikan kita,” imbuhnya.
Salah satu kebijakan yang disorot Ryaas adalah efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menilai pengurangan transfer tersebut berpotensi merugikan daerah-daerah di seluruh Indonesia.
“Sekarang enggak perlu Anda menunggu lima tahun. Sekarang ini kita sudah rugi dengan efisiensi pemerintahan pusat dengan pemenggalan jumlah transfer ke daerah itu kan merugikan seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Ryaas juga memperingatkan bahwa dampak dari kebijakan yang dinilainya keliru tersebut tidak selalu dirasakan secara langsung.
Menurutnya, sebagian konsekuensi pengelolaan pemerintahan saat ini justru berpotensi muncul dalam jangka panjang.
“Sebagian itu akan terasa nanti 10 tahun yang akan datang dari kekeliruan mengelola sekarang ini,” ucap Ryaas.
Lebih lanjut, ia menilai dampak kebijakan pemerintahan saat ini dapat meninggalkan persoalan yang berlangsung jauh setelah masa kepemimpinan Prabowo berakhir.
“Ini masalah akan ditinggalkan oleh Pak Prabowo akan lebih panjang daripada umurnya sendiri,” pungkas Ryaas.***
Penulis : Redaksi
