Pemerintah Pangkas Target KopDes Merah Putih Jadi 40.000 Unit, Fokus pada Operasional dan Keberlanjutan

DN.com – Pemerintah memangkas target operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Langkah ini menggeser fokus dari pembentukan kelembagaan ke penguatan operasional dan keberlanjutan usaha. Selasa (23/6/2026).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan perubahan target telah dilaporkan kepada Presiden. Pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap sesuai kondisi tiap daerah.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa saat ini fokus kita mungkin di 40.000 titik. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap,” ujar Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat aspek kualitatif melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan setiap koperasi memiliki model bisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, hingga saat ini sebanyak 13.648 KopDes Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan gerai.

Dari jumlah tersebut, 1.061 unit telah resmi beroperasi, sementara 21.689 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan fisik dan persiapan operasional.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebutkan bahwa fokus pemerintah kini beralih dari pembentukan ke operasionalisasi.

Menurutnya, tantangan utama bukan lagi jumlah koperasi yang berdiri, melainkan kemampuan koperasi untuk berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat ekonomi.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes Merah Putih aktif beroperasi hingga akhir 2026. Koperasi tersebut diprioritaskan mengelola gerai sembako, layanan kesehatan dasar, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik. Selain itu, KopDes juga diharapkan berperan sebagai offtaker produk lokal desa.

Pemerintah juga akan memperkuat kajian kelayakan agar setiap koperasi memiliki model bisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, 13.648 KopDes Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan gerai. Sebanyak 1.061 unit sudah beroperasi, sementara 21.689 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dan persiapan.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebut fokus pemerintah kini bergeser dari pembentukan ke operasionalisasi.

Tantangan utama bukan lagi jumlah koperasi, melainkan kemampuan berjalan konsisten dan memberi manfaat ekonomi.

Pemerintah menargetkan 40.000 KopDes Merah Putih aktif hingga akhir 2026. Koperasi ini diprioritaskan mengelola sembako, layanan kesehatan dasar, keuangan mikro, pergudangan, dan logistik, sekaligus menjadi offtaker produk lokal desa.

“Sebuah KopDes dinyatakan aktif apabila unit usahanya berjalan secara kontinu dan memberikan dampak ekonomi nyata,” kata Farida.

Dampak tersebut diukur dari penguatan rantai pasok lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap barang dan jasa.

Namun demikian, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan lahan di wilayah perkotaan serta perlunya penguatan kapasitas manajemen koperasi.

Oleh karena itu, aspek mitigasi risiko, penyusunan rencana bisnis, dan tata kelola menjadi fokus utama agar koperasi dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.

Dampak itu diukur dari penguatan rantai pasok lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses masyarakat terhadap barang dan jasa.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan di perkotaan dan kebutuhan penguatan manajemen koperasi. Karena itu, mitigasi risiko, rencana bisnis, dan tata kelola menjadi fokus utama.

Target Besar, Kesiapan Dipertanyakan

Pengamat koperasi Rully Indrawan menilai target 40.000 koperasi aktif masih tergolong ambisius jika dibandingkan dengan pengalaman masa lalu.

Ia mencontohkan jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang hanya sekitar 7.000 unit meskipun didukung infrastruktur dan sumber daya yang lebih terfokus.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesiapan daerah sebelum mengejar target skala besar. Ia menyarankan agar sumber daya difokuskan pada koperasi yang benar-benar siap sebagai model percontohan.

Rully juga menekankan bahwa keberhasilan KopDes seharusnya tidak diukur dari jumlah, melainkan dari tingkat partisipasi anggota, kepercayaan masyarakat, serta kekuatan model bisnis yang terintegrasi dengan ekonomi desa.

Pengamat koperasi Rully Indrawan menilai target 40.000 koperasi aktif masih sangat ambisius.

Ia mencontohkan Koperasi Unit Desa (KUD) yang hanya sekitar 7.000 unit meski didukung infrastruktur dan sumber daya lebih terfokus.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesiapan daerah dan memusatkan sumber daya pada koperasi yang benar-benar siap sebagai model percontohan.

Rully menegaskan keberhasilan KopDes tidak diukur dari jumlah, melainkan dari partisipasi anggota, kepercayaan masyarakat, dan kekuatan model bisnis yang terintegrasi dengan ekonomi desa.

Risiko Tata Kelola

Pengamat Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai perubahan fokus ini mencerminkan pembelajaran dari program sebelumnya serta keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.

Meski demikian, ia menilai target 40.000 koperasi aktif masih cukup optimistis, mengingat jumlah tersebut mendekati separuh total desa di Indonesia dan membutuhkan kesiapan kelembagaan serta sumber daya manusia yang matang.

Eliza mengingatkan bahwa pengalaman KUD di masa lalu menunjukkan banyak koperasi tidak bertahan akibat lemahnya manajemen, rendahnya partisipasi anggota, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Pengamat CORE Indonesia, Eliza Mardian, menilai perubahan fokus ini mencerminkan pembelajaran dari program sebelumnya dan keterbatasan fiskal pemerintah.

Meski begitu, target 40.000 koperasi aktif tetap dinilai optimistis karena membutuhkan kesiapan kelembagaan dan SDM yang matang.

Eliza mengingatkan pengalaman KUD menunjukkan banyak koperasi gagal bertahan akibat lemahnya manajemen, rendahnya partisipasi anggota, dan ketergantungan pada bantuan pemerintah.

“Tantangan terbesar koperasi justru berada pada tahap operasional dan tata kelola,” ujarnya.

Ia juga menyoroti berbagai risiko, mulai dari pembiayaan bermasalah, potensi beban terhadap perbankan Himbara, hingga kemungkinan penyimpangan di tingkat lokal seperti elite capture, korupsi, dan konflik sosial.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Eliza mendorong pemerintah memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Selain itu, ia menyarankan agar KopDes diarahkan menjadi koperasi produsen berbasis hilirisasi komoditas desa guna meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

Sebagai tahap awal, implementasi dapat dilakukan melalui pilot project di 500 hingga 1.000 desa dengan komoditas unggulan.

Model yang terbukti berhasil, lanjutnya, dapat direplikasi secara bertahap ke wilayah lain dengan evaluasi yang ketat agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti risiko pembiayaan bermasalah, beban bagi perbankan Himbara, hingga potensi penyimpangan seperti elite capture, korupsi, dan konflik sosial.

Untuk meminimalkan risiko, Eliza mendorong penguatan SDM lewat pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi lintas pihak.

Ia juga menyarankan KopDes diarahkan menjadi koperasi produsen berbasis hilirisasi komoditas desa.

Sebagai tahap awal, implementasi bisa dimulai lewat pilot project di 500 hingga 1.000 desa dengan komoditas unggulan.

Model yang berhasil kemudian direplikasi bertahap dengan evaluasi ketat agar program efektif dan berkelanjutan.***

Penulis : Redaksi