Deltanusantara.com – Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita buka suara terkait isu pembiaran penjarahan di rumah Menteri Keuangan hingga anggota DPR RI.
Tandyo menegaskan pihaknya akan turun melakukan pengamanan jika terdapat permintaan.
“Kita selalu diminta dulu kan baru turun. Makanya pada saat tanggal 30 (Agustus) dipanggil Presiden kan mungkin ada permintaan.
Makanya tanggal 31 (Agustus) kita turun,” kata Tandyo seusai rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Tandyo mengatakan posisi TNI berada di belakang Polri. Dia pun membantah adanya dugaan cipta kondisi oleh TNI.
“Saya kira apa yang kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita kan di belakang terus, di belakang Polri,” ujarnya.
Tandyo menjelaskan, pada Sabtu 30 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Saat pemanggilan itu, dia mengatakan ada permintaan bantuan pengamanan.
Baca Juga:
KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Maka, menurut dia, setelah ada permintaan itu, pihaknya pun segera turun membantu.
Tandyo lantas menegaskan TNI taat konstitusi. Pihaknya akan bertindak setelah ada perintah.
“Kita taat konstitusi. Ada permintaan tidak. Itu. Ada permintaan tidak?” ujarnya.
Tandyo menjelaskan, pada Sabtu 30 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
Saat pemanggilan itu, dia mengatakan ada permintaan bantuan pengamanan. Maka, menurut dia, setelah ada permintaan itu,
Pihaknya pun segera turun membantu. Tandyo lantas menegaskan TNI taat konstitusi. Pihaknya akan bertindak setelah ada perintah.
“Kita taat konstitusi. Ada permintaan tidak. Itu. Ada permintaan tidak?” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Donny Ermawan mengimbau rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib.
Dia mengatakan aksi penyampaian pendapat harus dilakukan dengan mekanisme yang sesuai aturan.
“Jangan terus kemudian penyampaian tersebut ditunggangi sehingga menyadarkan terjadinya tindakan-tindakan yang anarkis, yang sampai dengan merusak fasilitas umum, memasuki rumah pribadi dan mengancam orang per orang,” ujar Donny.
“Dan atas hal ini Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan tadi malam juga sudah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Polri, untuk melakukan tindakan tegas yang terukur,” jelasnya.***
Penulis : Gr
