Deltanusantara.com – Kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat para pekerja pariwisata mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Istana Negara, Jakarta. Jumat (8/8/2025).
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes lanjutan atas kebijakan larangan study tour keluar daerah yang dinilai menghancurkan roda ekonomi pariwisata di Jawa Barat.
Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar.
Baca Juga:
Diduga Langgar UU ASN Sebanyak 12 Orang Pegawai di Kabupaten Subang Terancam Diberhentikan
Keracunan Massal MBG di Bandung Barat Kembali Terjadi, Puluhan Siswa SMKN 1 Cihampelas Jadi Korban
Pemkab Ciamis Gelar Doa Bersama untuk Petani di Hari Tani Nasional 2025
Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (S-P3JB) menilai Dedi Mulyadi tidak peka terhadap dampak kebijakan tersebut.
“Kalau sampai tanggal itu tidak ada kejelasan, kami akan aksi lagi bahkan sampai ke Istana Presiden di Jakarta,” ujar Koordinator S-P3JB Herdis Subarja, Kamis (7/8/2025).
Menurut Herdis, pelarangan study tour ke luar Jabar menyebabkan sektor wisata kolaps. Banyak usaha merugi, karyawan kehilangan pekerjaan, dan sebagian sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Banyak yang sudah tidak bisa bekerja. Pendapatan nol, bahkan kebutuhan hidup pun sulit dipenuhi,” katanya.
Baca Juga:
Insiden Pendaratan di West Java Paragliding Championship 2025: Kompetisi Internasional di Sumedang
Wakil Bupati Sumedang Kunjungi Desa Cimarias Dukung Petani dan Tuntut CSR Perusahaan
Kritik Pedas Mantan Ketua HIPMI Hendra Ciho terhadap Sumedang Kreatif Festival
S-P3JB menilai kebijakan Gubernur Dedi dibuat tanpa dialog dengan pelaku industri wisata.
Mereka mengkritik sikap gubernur yang dianggap tertutup terhadap masukan dan enggan berdiskusi.
“Gubernur menganggap keputusannya paling benar, padahal faktanya sangat merugikan kami,” kata Herdis.
Sebelumnya, kelompok ini telah berdialog dengan sejumlah dinas terkait, mulai dari Disparbud, Disnaker, Dinas UMKM, hingga Dishub. Namun, belum ada solusi konkrit yang ditawarkan.***
Penulis : Gerry
Sumber Berita : Hallo Bandung.ID