Transparansi Anggaran Publik, Kunci Utama Pembangunan Jawa Barat yang Istimewa

- Jurnalis

Jumat, 28 November 2025 - 16:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tidak lagi memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah-sekolah SMA/SMK swasta di Jabar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tidak lagi memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah-sekolah SMA/SMK swasta di Jabar.

 

Deltanusantara.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis informasi posisi saldo kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Rabu, 26 November 2025. Hingga pukul 17.00 WIB, realisasi penerimaan mencapai Rp28.427.419.482. Jumat (28/11/2025).

Sementara pengeluaran tercatat sebesar Rp81.450.864.961. Dengan demikian, jumlah saldo kas Jawa Barat saat ini berada pada angka Rp2.144.670.607.215.

Adapun rincian pendapatan yang diterima sebagai berikut:

* Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp16.021.025.100

* Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp12.275.775.000

* Pajak Air Permukaan: Rp10.167.800

* Pajak Alat Berat: Rp5.102.000

* Retribusi dan pendapatan lainnya: Rp115.349.582

Sementara rincian pengeluaran meliputi:

* Belanja Pegawai: Rp399.874.788

* Belanja Barang dan Jasa: Rp43.948.731.968

* Belanja Modal: Rp34.792.554.773

* Belanja Hibah: Rp2.309.703.432

Penyampaian data ini menunjukkan komitmen Jawa Barat dalam menjaga ketepatan pelaporan keuangan dan transparansi anggaran publik.

Melalui keterbukaan data fiskal, masyarakat dapat mengetahui secara jelas sumber penerimaan daerah serta bagaimana APBD digunakan untuk mendukung program pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa setiap rupiah yang dikelola diarahkan pada pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.

“Setiap jalan yang dibangun, setiap jembatan yang diperkuat, dan setiap fasilitas publik yang ditingkatkan adalah hasil dari APBD yang dikelola secara transparan, untuk Jawa Barat yang istimewa, disampaikan dalam pernyataan resmi tersebut.

Saldo RKUD yang stabil menunjukkan kemampuan fiskal yang sehat untuk terus mempercepat pembangunan daerah di berbagai sektor.

Publik pun diharapkan terus ikut memonitor dan mendukung transparansi anggaran sebagai bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dengan keterbukaan data ini, Jawa Barat menegaskan bahwa pengelolaan APBD dilakukan secara nyata, terukur, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Krtisi Kebijakan KDM, Angkot dan Becak Libur, Apa Solusinya?
Warga Panjalin Lor Tolak Pembangunan KDMP di Lapangan Sepak Bola
Polsek Pagaden Tangkap Remaja yang Posting Senjata Tajam untuk Ajakan Tawuran, Berikan Pembinaan
Siap Mudik Idul Fitri 2026? Polda Jabar Siapkan Hotline untuk Bantuan dan Informasi Lalu Lintas
Safari Ramadhan di Kasomalang, Kang Rey Sampaikan Komitmen Pembangunan Rumah Sakit dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
DPRD HST Akan Panggil Seluruh SPPG Akibat Temuan Menu MBG Ramadhan Tak Layak
Milad Ke 5 MA-PK Sunan Gunung Djati Tanjungsiang Bagikan Takjil Bagi Para Santri  
Suasana Haru, Batu Nisan Diserahkan untuk Dua Korban Tanah Longsor Cisarua yang Telah Teridentifikasi  

Berita Terkait

Selasa, 10 Maret 2026 - 23:48 WIB

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Krtisi Kebijakan KDM, Angkot dan Becak Libur, Apa Solusinya?

Senin, 9 Maret 2026 - 21:37 WIB

Warga Panjalin Lor Tolak Pembangunan KDMP di Lapangan Sepak Bola

Senin, 9 Maret 2026 - 21:26 WIB

Polsek Pagaden Tangkap Remaja yang Posting Senjata Tajam untuk Ajakan Tawuran, Berikan Pembinaan

Sabtu, 7 Maret 2026 - 08:28 WIB

Safari Ramadhan di Kasomalang, Kang Rey Sampaikan Komitmen Pembangunan Rumah Sakit dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Jumat, 6 Maret 2026 - 21:35 WIB

DPRD HST Akan Panggil Seluruh SPPG Akibat Temuan Menu MBG Ramadhan Tak Layak

Berita Terbaru

Pemkab Tangerang akan segera mencairkan anggaran sebesar Rp141,61 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemda setempat.

Nasional

Pemkab Tangerang Siap Cairkan THR 2026 untuk 26.042 ASN 

Selasa, 10 Mar 2026 - 23:36 WIB