TNI Paling Dipercaya Publik, Tapi Angka Kepercayaan Menurun: Apa Penyebabnya?

- Jurnalis

Senin, 9 Februari 2026 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Foto.IG @burhanuddinmuhtadi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Foto.IG @burhanuddinmuhtadi.

 

DN.com – Lembaga riset Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.220 responden pada 15-21 Januari 2026 dan hasilnya menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga yang paling dipercaya publik, dengan 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya. Senin (9/2/2026).

Namun, Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa angka kepercayaan terhadap TNI ini sebenarnya sedikit menurun dibandingkan survei sebelumnya.

“Sebenarnya agak sedikit turun trust terhadap TNI ini, meskipun masih di atas 90 persen,” kata Burhanuddin.

Setelah TNI, Presiden menjadi lembaga yang paling dipercaya kedua, disusul Kejaksaan Agung di peringkat ketiga.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan lembaga yang menempati peringkat terbawah dari survei lembaga yang dipercaya.

Burhanuddin mengatakan bahwa penurunan tingkat kepuasan publik terhadap TNI disebabkan oleh indikasi peran TNI yang meluas, bukan hanya soal pertahanan.

“Kan sudah ada indikasi TNI masuk ke MBG, masuk ke Koperasi Merah Putih, dan seterusnya ya. Semakin TNI ikut terlibat urusan non-pertahanan ya,” kata dia.

Oleh karena itu, Burhanuddin mendorong TNI melakukan koreksi supaya tidak terlalu ikut ke urusan sipil.

Survei ini dilakukan dengan proses pengambilan data melalui metode wawancara secara langsung, dengan tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit
Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar
KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara
Menggabungkan Perencanaan dan Eksekusi: Ujian Besar Proyek Kereta Api Era Prabowo
Kabar Baik! Gaji ke-13 ASN Cair Juni 2026, Ini Rincian Besaran dan Ketentuannya

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 06:55 WIB

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader

Kamis, 23 April 2026 - 21:42 WIB

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Selasa, 21 April 2026 - 21:38 WIB

Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit

Selasa, 21 April 2026 - 21:13 WIB

Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar

Selasa, 21 April 2026 - 20:05 WIB

KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara

Berita Terbaru

Bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026.

Nasional

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Kamis, 23 Apr 2026 - 21:42 WIB