Pemprov Jabar Rekonstruksi Jalan Cijelak–Perbatasan Sumedang-Indramayu, Serap Anggaran untuk Infrastruktur Publik

- Jurnalis

Rabu, 20 Mei 2026 - 20:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan rekonstruksi jalan di ruas Cijelak, Kabupaten Sumedang hingga perbatasan Sumedang–Indramayu.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan rekonstruksi jalan di ruas Cijelak, Kabupaten Sumedang hingga perbatasan Sumedang–Indramayu.

 

DN.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan rekonstruksi jalan di ruas Cijelak, Kabupaten Sumedang hingga perbatasan Sumedang–Indramayu sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas infrastruktur publik di daerah.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, proyek tersebut saat ini memasuki tahap pembongkaran jalan lama berbahan beton untuk selanjutnya dilakukan rekonstruksi.

Pekerjaan dilakukan sepanjang total 6 kilometer dan dibagi ke dalam empat segmen. Rabu (20/5/2026).

“Proyek ini diawali dengan pembongkaran jalan beton lama sebelum dilakukan pembangunan ulang,” ujar Fauzan saat menjelaskan progres pekerjaan di lokasi.

Pemprov Jabar menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bentuk nyata pemanfaatan anggaran daerah untuk meningkatkan fasilitas publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sela peninjauan, pemerintah juga memaparkan posisi saldo kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat per Senin, 18 Mei 2026 pukul 17.00 WIB.

Realisasi penerimaan daerah tercatat sebesar Rp42,9 miliar, yang bersumber dari berbagai sektor pajak dan pendapatan asli daerah.

Adapun rincian penerimaan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp25,98 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp14,48 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp369 juta, Pajak Air Permukaan Rp361 juta, Pajak Alat Berat Rp16,7 juta, Retribusi Daerah Rp343 juta, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1,33 miliar.

Sementara itu, realisasi pengeluaran daerah mencapai Rp23,56 miliar yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Dengan demikian, saldo kas RKUD Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar Rp264,89 miliar.

Pemprov Jabar menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan daerah, termasuk perbaikan infrastruktur jalan.

“Pekerjaan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merawat fasilitas publik.

Setiap rupiah dari pajak masyarakat kami alokasikan kembali untuk pembangunan,” demikian disampaikan dalam peninjauan tersebut.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah guna mewujudkan Jawa Barat yang semakin maju dan istimewa.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Kapolda Jabar Pimpin Sertijab, Kombes Dedi Supriyadi Resmi Jabat Kapolrestabes Bandung
Isu Ganti Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda, Pemprov Pastikan Hanya Perayaan Budaya
Komnas PPLH Jabar Soroti Tata Kelola Program MBG, Tekankan Profesionalitas SPPG dan Keamanan Pangan
Ketua Masyarakat Adat Sumedanglarang Desak Transparansi dan Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan Mahkota Binokasih
Camat Cisalak Apresiasi Tim SAR Gabungan dan Sampaikan Duka kepada Keluarga Korban
Dua Wisatawan Korban Longsor Curug Cileat Ditemukan, Proses Evakuasi Berjalan Lancar
 Longsor Curug Cileat Subang Seret Dua Wisatawan, Basarnas Terapkan Pencarian Dua Jalur
Sejumlah SPBU di Jakarta Hentikan Penjualan Pertalite, Ini Daftar Lokasinya

Berita Terkait

Rabu, 20 Mei 2026 - 20:50 WIB

Pemprov Jabar Rekonstruksi Jalan Cijelak–Perbatasan Sumedang-Indramayu, Serap Anggaran untuk Infrastruktur Publik

Rabu, 20 Mei 2026 - 20:36 WIB

Kapolda Jabar Pimpin Sertijab, Kombes Dedi Supriyadi Resmi Jabat Kapolrestabes Bandung

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:20 WIB

Isu Ganti Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda, Pemprov Pastikan Hanya Perayaan Budaya

Senin, 18 Mei 2026 - 19:01 WIB

Komnas PPLH Jabar Soroti Tata Kelola Program MBG, Tekankan Profesionalitas SPPG dan Keamanan Pangan

Senin, 18 Mei 2026 - 18:25 WIB

Ketua Masyarakat Adat Sumedanglarang Desak Transparansi dan Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan Mahkota Binokasih

Berita Terbaru