Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Keluarkan PMK 117/2025, DJP Dapat Isi Jabatan Baru Hingga Akhir 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 5 Januari 2026 - 19:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025

 

Deltanusantara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025.

PMK ini untuk melonggarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membentuk dan mengisi jabatan baru sampai 31 Desember 2026. Senin (05/1/2025)

Selain itu, kebijakan ini bertujuan memperkuat struktur organisasi DJP dalam rangka reformasi perpajakan dan menjaga stabilitas implementasi sistem administrasi perpajakan terpadu (Coretax).

Baca Juga:  Kapolri Mutasi 19 Kapolda, Irjen Hengki Resmi Gantikan Pipit Rismanto di Jabar

Dalam Pasal 1839A ayat (2) PMK tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pembatasan organisasi tidak berlaku bagi DJP, sehingga pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru dapat dilakukan paling lambat akhir 2026.

Aturan ini diundangkan pada 31 Desember 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.

“Penataan organisasi DJP diperlukan untuk mendukung kelancaran sistem inti administrasi perpajakan Coretax serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Baca Juga:  Prabowo Subianto Perintahkan Kejagung dan Kapolri Mengusut Tuntas Kasus Beras Oplosan

Dengan fleksibilitas ini, DJP dapat memperkuat kapasitasnya dalam rangka reformasi perpajakan,” ujar Purbaya.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI
KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik
Prof Jimly Asshiddiqie: Hormati Realitas Gibran sebagai Wapres, Salurkan Kritik Lewat Pemilu
BGN Hapus Biaya Kendaraan Distribusi dari Operasional SPPG, Mitra Wajib Sediakan Sendiri
Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK ke PNS: Segera Diatur Perpres, BKN Ungkap Progres Terbaru
OIKN Tanam 1.000 Pohon di Bekas Kebakaran Tahura Bukit Soeharto, Dugaan Pembukaan Lahan Ilegal Disorot
Ina Liem Sentil Mahfud MD soal Suket Gibran, Pertanyakan Nasib Kasus Denny Indrayana
Hati-Hati Kades! Pecat Perangkat Desa Tanpa Prosedur, SK Bisa Dicabut dan Kena Sanksi

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 22:25 WIB

BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI

Jumat, 6 November 2026 - 23:30 WIB

KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik

Kamis, 5 November 2026 - 18:16 WIB

BGN Hapus Biaya Kendaraan Distribusi dari Operasional SPPG, Mitra Wajib Sediakan Sendiri

Selasa, 3 November 2026 - 19:23 WIB

Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK ke PNS: Segera Diatur Perpres, BKN Ungkap Progres Terbaru

Senin, 2 November 2026 - 23:20 WIB

OIKN Tanam 1.000 Pohon di Bekas Kebakaran Tahura Bukit Soeharto, Dugaan Pembukaan Lahan Ilegal Disorot

Berita Terbaru