Menteri Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Keberlanjutan Pembangunan IKN Fokus Penyelesaian Pusat Pemerintahan

- Jurnalis

Senin, 2 Desember 2024 - 08:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Deltanusantara.com – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Prabowo Subianto.

AHY menyampaikan bahwa, pembangunan megaproyek IKN, akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan. Senin 2 Desember 2024.

Pembangunan IKN, merupakan tindak lanjut dari arahan Prabowo yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN,”katanya.

“IKN juga banyak yang bertanya, apakah akan dilanjutkan?

Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN.

Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan,”ucap AHY pada Minggu 1 Desember.

Ia menjelaskan pembangunan pusat pemerintahan IKN ini mencakup fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Jadi penyelesaian pembangunan IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu,” imbuhnya.

Ia juga menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN (OIKN) untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.

“Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN).

Disana yang juga kita sama-sama tau, sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif,” tuturnya.

Ia pun mengakui masalah keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, termasuk IKN.

Karena itu, pemerintah berupaya menarik investor lokal maupun asing untuk mengongkosi berbagai proyek tersebut.

“Memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita.

Untuk itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” ucap AHY.

AHY juga berharap Kadin Indonesia ambil bagian dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah.

Asosiasi pengusaha itu diharapkan dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.

“Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah.

Untuk fungsi kedua nya sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM.

Mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur,” tutupnya.***

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Hallo.Id

Berita Terkait

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit
Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar
KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara
Menggabungkan Perencanaan dan Eksekusi: Ujian Besar Proyek Kereta Api Era Prabowo
Kabar Baik! Gaji ke-13 ASN Cair Juni 2026, Ini Rincian Besaran dan Ketentuannya

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 06:55 WIB

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader

Kamis, 23 April 2026 - 21:42 WIB

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Selasa, 21 April 2026 - 21:38 WIB

Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit

Selasa, 21 April 2026 - 21:13 WIB

Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar

Selasa, 21 April 2026 - 20:05 WIB

KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara

Berita Terbaru

Bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026.

Nasional

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Kamis, 23 Apr 2026 - 21:42 WIB