Menkeu Purbaya Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Masyarakat Miskin

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 23 Oktober 2025 - 11:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) seharusnya menjadi entitas sektor swasta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) seharusnya menjadi entitas sektor swasta.

 

Deltanusantara.com – Pemerintah Indonesia berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin pada tahun 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Kamis (23/10/2025).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana tersebut akan difokuskan untuk menutup tunggakan peserta kelas mandiri yang telah masuk kategori tidak mampu, dengan batas pemutihan maksimal selama 24 bulan iuran.

“Anggaran ini menjadi bagian dari upaya reformasi jaminan kesehatan nasional agar lebih inklusif dan efisien,” ujar Purbaya. Melansir 24jamnews.com.

Baca Juga:  Polda dan Polres Bergerak, Lakukan Operasi Besar-besaran di Setiap Daerah, Pengganggu Bakal Ditindak Tegas!

Purbaya menegaskan, penghapusan tunggakan tidak akan dilakukan tanpa perbaikan sistem di tubuh BPJS Kesehatan.

Pemerintah meminta lembaga tersebut meningkatkan efisiensi manajemen, terutama dalam penerapan teknologi informasi.

Ia mengkritik sistem lama yang dinilai kurang transparan dan sering menyebabkan klaim rumah sakit membengkak akibat pembelian alat kesehatan yang berlebihan.

“Reformasi sistem klaim berbasis IT akan menjadi kunci agar anggaran Rp20 triliun benar-benar berdampak dan tidak bocor,” tambahnya dalam konferensi pers.

Baca Juga:  Belum Punya PIP? Lantas Bagaimana untuk mengajukan PIP? Berikut Cara dan Syaratnya!

Harapan Baru Bagi Peserta BPJS Kelas Mandiri Tidak Mampu

Program pemutihan ini mendapat sambutan positif dari sejumlah pengamat kebijakan publik.

Langkah ini akan meringankan beban ekonomi keluarga miskin yang tertunggak akibat pandemi dan inflasi.

Namun pengawasan implementasi harus ketat agar tidak terjadi moral hazard di tingkat peserta maupun lembaga pelaksana.

Pakar kebijakan sosial menekankan pentingnya sinkronisasi data antara BPJS, Bapanas, dan Dukcapil agar penyaluran program tepat sasaran.

Baca Juga:  Ilmuwan Prediksi Rotasi Bumi Lebih Cepat pada Juli-Agustus, Apa Dampaknya?

Langkah Strategis Menuju Layanan Kesehatan Nasional yang Berkeadilan

Jika berjalan sesuai rencana, program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini akan menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses layanan kesehatan di Indonesia.

Dengan pendekatan berbasis teknologi, transparansi anggaran, dan manajemen terintegrasi, pemerintah berharap setiap warga tanpa terkecuali dapat menikmati manfaat jaminan kesehatan secara berkelanjutan.

Kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang, melainkan bagian dari visi besar reformasi sosial menuju sistem jaminan kesehatan nasional yang efisien, inklusif, dan berkeadilan.***

Penulis : Gr

Berita Terkait

Aktivis Lingkungan Soroti Delegasi Indonesia di COP31, Hashim Didesak Mundur
Video Pengunduran Diri Gibran Tembus Jutaan Interaksi, Fenomena Silent Majority Ikut Disorot
Seleksi CPNS 2026 Fokus Program Prioritas Prabowo, Ini Daftar Formasi yang Dibutuhkan
Kapolri Luncurkan Program Poliran, Buka Akses Kerja dan Berantas Percaloan Tenaga Kerja
BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI
KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik
Prof Jimly Asshiddiqie: Hormati Realitas Gibran sebagai Wapres, Salurkan Kritik Lewat Pemilu
BGN Hapus Biaya Kendaraan Distribusi dari Operasional SPPG, Mitra Wajib Sediakan Sendiri

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 22:21 WIB

Aktivis Lingkungan Soroti Delegasi Indonesia di COP31, Hashim Didesak Mundur

Jumat, 13 November 2026 - 21:40 WIB

Video Pengunduran Diri Gibran Tembus Jutaan Interaksi, Fenomena Silent Majority Ikut Disorot

Rabu, 11 November 2026 - 19:07 WIB

Seleksi CPNS 2026 Fokus Program Prioritas Prabowo, Ini Daftar Formasi yang Dibutuhkan

Selasa, 10 November 2026 - 22:25 WIB

BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI

Jumat, 6 November 2026 - 23:30 WIB

KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik

Berita Terbaru