DN.com – Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, dijadwalkan mendapat sambutan resmi dari pemerintah Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Pentagon. Selasa (14/4/2026).
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, memimpin langsung upacara kehormatan sebelum pertemuan bilateral kedua negara digelar. Pada Senin (13/4).
Upacara penyambutan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.15 waktu setempat di area River Entrance Pentagon.
Menurut laporan resmi Pentagon, agenda ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam upaya memperkuat kerja sama di bidang pertahanan.
Setelah seremoni, kedua menteri akan melanjutkan dengan pertemuan tertutup guna membahas sejumlah isu penting.
“Sejumlah agenda diperkirakan mencakup kerja sama militer hingga dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik,” demikian keterangan resmi Pentagon.
Pihak Pentagon juga memberikan akses terbatas kepada media untuk meliput kegiatan tersebut.
Namun, hanya sejumlah jurnalis terpilih yang diperkenankan menyaksikan pernyataan pembuka karena keterbatasan ruang.
Selain itu, perangkat elektronik pribadi tidak diizinkan masuk ke dalam ruang pertemuan. Di tengah kunjungan ini, muncul sorotan terkait isu kedaulatan Indonesia.
Sebuah dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat mengungkap adanya rencana untuk memperoleh akses lintas udara tanpa batas (blanket overflight) bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia.
Proposal tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan operasional Washington di kawasan Indo-Pasifik.
Isu ini mencuat setelah pertemuan antara Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dan mantan Presiden AS, Donald Trump, di Washington pada Februari 2026.
Berdasarkan unggahan akun X @New Direction AFRICA, Sjafrie Sjamsoeddin disebut akan menandatangani kesepakatan yang dinilai kontroversial tersebut dalam kunjungannya kali ini.
Rencana kesepakatan itu menuai kekhawatiran karena dinilai berpotensi memberikan keleluasaan lebih besar bagi militer Amerika Serikat dalam melakukan pergerakan udara di kawasan Indo-Pasifik.
Atas hal ini tentunya dikhawatirkan dapat mencederai kedaulatan wilayah udara Indonesia.***
Penulis : Redaksi
