DN.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa BGN tidak memiliki kewenangan dalam menentukan besaran maupun peruntukan anggaran negara, melainkan hanya bertindak sebagai pengguna. Sabtu (31/1/2026).
Pernyataan Dadan Hindayana tersebut disampaikan Dadan di Kemenko Pangan, Jakarta, pada Kamis (29/1) lalu.
“Jadi bukan BGN yang menentukan anggaran. BGN hanya pengguna,” kata Dadan, sebagaimana dikutip pada Jumat (30/1).
Baca Juga:
Pelepasan Siswa Kelas IX MTsN 2 Subang Berlangsung Khidmat, Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Siswa
Bapenda Subang Menang Sengketa PBB Lawan Dua Perusahaan Pelabuhan Patimban
Uji Materi di MK, Pemohon Minta Kata “Aparat” dalam KUHP-KUHAP Dihapus karena Dinilai Diskriminatif
Respons ini muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Gugatan tersebut diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) bersama tiga mahasiswa dan seorang guru honorer.
Dalam permohonan dijelaskan bahwa dari total anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp769,1 triliun, sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk pendanaan MBG.
Dengan demikian, hampir 29 persen anggaran pendidikan terserap untuk program tersebut.
Baca Juga:
Gempa M 7,7 Picu Tsunami, BMKG Catat Gelombang Masuk Daratan di Sejumlah Wilayah Timur Indonesia
As SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Bersih, Tanpa Jalur Titipan
“Pergeseran anggaran ini mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas guru, sarana-prasarana sekolah, bantuan pendidikan, hingga pemerataan akses pendidikan yang setara,” ujar salah satu pemohon.
Hakim menyoroti dampak nyata kebijakan penganggaran ini terhadap tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
Di berbagai daerah dijumpai pemotongan gaji guru sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pendidikan.
Pada saat yang sama anggaran besar justru dialihkan untuk pembiayaan Program MBG.
Baca Juga:
Skandal MBG Terbongkar: Rp1,03 Triliun Motor Listrik Fiktif, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN
Panglima TNI Setujui Pengunduran Diri Mayjen Trenggono, Siap Fokus di BGN
Disorot karena Lokasi Terpencil, BPKP dan TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Kendal
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai termasuk program makan bergizi, serta membatalkan Penjelasan Pasal tersebut karena memperluas norma.***
Penulis : Redaksi
