Deltanusantara.com – Puluhan pendemo dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Subang menggelar aksi di Pemkab Subang dan Gedung DPRD Subang. Senin (26/5/2025).
Dalam aksinya HMI mengingatkan Pemkab Subang, anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Subang.
HMI Cabang Subang, Annas Ahmad Laduni mengungkapkan bahwa dibawah Kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati yang baru, harus menjadi langkah awal untuk mampu memperbaiki Subang kedepan.
Baca Juga:
Diduga Langgar UU ASN Sebanyak 12 Orang Pegawai di Kabupaten Subang Terancam Diberhentikan
Keracunan Massal MBG di Bandung Barat Kembali Terjadi, Puluhan Siswa SMKN 1 Cihampelas Jadi Korban
Pemkab Ciamis Gelar Doa Bersama untuk Petani di Hari Tani Nasional 2025
HMI menilai, sejak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Reynaldi dan Agus Maskur belum ada kejelasan dalam menentukan program skala prioritas untuk membangun kabupaten subang.
“Kami menuntut kepada bupati untuk tidak melakukan gimik dan pencitraan,” kata Annas pada Rabu (16/5/2025).
Dalam aksinya itu, HMI menyampaikan tujuh tuntutan aksi. Diantaranya mendorong Transparansi Anggaran harus diselaraskan, jumlah anggaran harus terpangpang didepan setiap kantor dinas, kecamatan.
Baca Juga:
Insiden Pendaratan di West Java Paragliding Championship 2025: Kompetisi Internasional di Sumedang
Wakil Bupati Sumedang Kunjungi Desa Cimarias Dukung Petani dan Tuntut CSR Perusahaan
Kritik Pedas Mantan Ketua HIPMI Hendra Ciho terhadap Sumedang Kreatif Festival
Menyoroti Supermasi Hukum HMI menuntut agar supremasi Hukum harus ditegakan setinggi tingginya, dan mendorong reformasi birokrasi harus dijalankan dengan tegas.
“Janji-janji Politik yang harus diselesaikan selama masa jabatannya, jangan hanya sebatas janji manis saja, tapi harus terealisasi.
Visi misi bupati dan wakil bupati dari religius tiba-tiba berubah menjadi ngabret terlihat tidak ada kejelasan dan konsistensi,” ujarnya.
Selain itu, HMI mendorong terwujudnya Program Skala Prioritas harus terancang dengan matang pada jangka dekat, menengah dan panjangnya.
Dengan mengedepankan program yang subtansial bukan hanya sebatas menjadi bahan SPJ untuk kepentingan individu maupun kelompok semata.
“Kami juga mengingatkan kepada dinas PUPR untuk tidak menjadikan bahan bancakan proyek titipan politik dan kekuasaan,” tandasnya.***
Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews.
Penulis : Gerry