Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK ke PNS: Segera Diatur Perpres, BKN Ungkap Progres Terbaru

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 3 November 2026 - 19:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabar terbaru mengenai penyelesaian status PPPK, baik PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu.

Kabar terbaru mengenai penyelesaian status PPPK, baik PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu.

 

DN.com – Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menyampaikan kabar terbaru mengenai penyelesaian status PPPK, baik PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu.

Berdasarkan hasil rapat internal pemerintah, disepakati bahwa regulasi penyelesaian alih status ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Langkah ini diambil agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat dan menjawab harapan seluruh PPPK yang telah lama menantikan peningkatan status.

Baca Juga:  BI: Harga BBM Bersubsidi Stabil Berpotensi Perkuat Rupiah di Tengah Gejolak Global

Suharmen menjelaskan bahwa penyusunan regulasi mencakup dua hal sekaligus:

–  Pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu

– Pengaturan pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS

Saat ini penyusunan regulasi masih berlangsung. Rencananya, aturan cukup dalam bentuk Perpres saja, tidak memerlukan undang-undang.

“Masih berproses penyusunan regulasinya. Rencananya cukup dengan Perpres saja,” ungkap Suharmen.

Baca Juga:  Eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Menerima Manfaat Program THT, Besarannya Segini!

Lebih lanjut dijelaskan, Perpres akan disusun oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional, dengan supervisi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Pemilihan bentuk Perpres dimaksudkan agar penyusunan dapat lebih cepat dibandingkan bentuk regulasi lainnya.***

 

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Aktivis Lingkungan Soroti Delegasi Indonesia di COP31, Hashim Didesak Mundur
Video Pengunduran Diri Gibran Tembus Jutaan Interaksi, Fenomena Silent Majority Ikut Disorot
Seleksi CPNS 2026 Fokus Program Prioritas Prabowo, Ini Daftar Formasi yang Dibutuhkan
Kapolri Luncurkan Program Poliran, Buka Akses Kerja dan Berantas Percaloan Tenaga Kerja
BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI
KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik
Prof Jimly Asshiddiqie: Hormati Realitas Gibran sebagai Wapres, Salurkan Kritik Lewat Pemilu
BGN Hapus Biaya Kendaraan Distribusi dari Operasional SPPG, Mitra Wajib Sediakan Sendiri

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 22:21 WIB

Aktivis Lingkungan Soroti Delegasi Indonesia di COP31, Hashim Didesak Mundur

Jumat, 13 November 2026 - 21:40 WIB

Video Pengunduran Diri Gibran Tembus Jutaan Interaksi, Fenomena Silent Majority Ikut Disorot

Rabu, 11 November 2026 - 19:07 WIB

Seleksi CPNS 2026 Fokus Program Prioritas Prabowo, Ini Daftar Formasi yang Dibutuhkan

Selasa, 10 November 2026 - 22:25 WIB

BNI Resmi Jadwalkan Penghentian Mobile Banking, Nasabah Diimbau Segera Gunakan wondr by BNI

Jumat, 6 November 2026 - 23:30 WIB

KPK Lantik Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Enam Pejabat Lainnya Resmi Dilantik

Berita Terbaru