KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT Ketiga 2026

- Jurnalis

Selasa, 20 Januari 2026 - 17:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menangkap Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) ketiga pada 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menangkap Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) ketiga pada 2026.

DN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menangkap Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) ketiga pada 2026. Selasa (20/1/2026).

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Sudewo saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan statusnya dan pihak-pihak yang ditangkap dari OTT di Pati sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ini bukan kali pertama KPK melakukan OTT di tahun 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT pertama pada 9-10 Januari 2026, menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

KPK juga berhasil menangkap Wali Kota Madiun Maidi bersama dengan 14 orang lainnya pada 19 Januari 2026 yang diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait pelaksanaan proyek pembangunan serta pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) di wilayah Kota Madiun.

Kasus ini juga mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penetapan mitra kerja serta pembagian anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlu dicatat bahwa sebelum terlibat dalam kasus penangkapan ini, Bupati Pati Sudewo pernah diperiksa oleh KPK pada tanggal 22 September 2025 silam.

Saat itu ia datang ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.***

Penulis : Redaksi

Sumber Berita : KPK.RI

Berita Terkait

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit
Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar
KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara
Menggabungkan Perencanaan dan Eksekusi: Ujian Besar Proyek Kereta Api Era Prabowo
Kabar Baik! Gaji ke-13 ASN Cair Juni 2026, Ini Rincian Besaran dan Ketentuannya

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 06:55 WIB

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader

Kamis, 23 April 2026 - 21:42 WIB

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Selasa, 21 April 2026 - 21:38 WIB

Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit

Selasa, 21 April 2026 - 21:13 WIB

Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar

Selasa, 21 April 2026 - 20:05 WIB

KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara

Berita Terbaru

Bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026.

Nasional

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Kamis, 23 Apr 2026 - 21:42 WIB