Deltanusantara.com – Ambisi menyatukan daratan Kalimantan lewat jalur kereta lintas‑negara kembali mencuat. Proyek inj diusulkan oleh perusahaan swasta Brunei, Brunergy Utama Sdn Bhd, serta pemerintah Sarawak, Malaysia. Rabu (24/12/2025).
Jalur ini menargetkan sepanjang 1.620 km yang akan menghubungkan Pontianak, Kalimantan Barat, hingga IKN dan Samarinda, melewati wilayah Brunei serta negara bagian Sarawak dan Sabah.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memberi pernyataan resmi pada pekan ini. Ia menyambut baik niat tersebut, namun menegaskan belum ada proposal resmi yang masuk ke meja Kementerian Perhubungan.
“Itu saya baru dengar memang ada usulan dari Malaysia, dari Sarawak. Kami dengan senang hati membahasnya. Jika baik untuk semua, kenapa tidak?,” tegasnya.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Menhub menambahkan bahwa pembicaraan masih berada di level komunikasi dengan Otorita IKN, belum sampai ke ranah teknis kementerian.
Ketika ditanya soal dokumen perencanaan dan studi kelayakan, Menhub menjawab secara pragmatis “Kita lihat niatnya dulu, hitungannya bagaimana. Kita harus kaji dulu (analisis mendalam) hitungannya,” ujaranya.
Motor utama proyek
1. Brunergy Utama perusahaan infrastruktur Brunei yang mempresentasikan visi “Trans‑Borneo Railway”.
Baca Juga:
KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
2. Kementerian Transportasi Sarawak melalui Menteri Transportasi Dato Sri Lee Kim Shin, terus mendorong konektivitas lintas‑batas sebagai peluang ekonomi bagi Pulau Borneo.
Tantangan teknis dan geopolitik
– Standar perkeretaapian (gauge) yang berbeda antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei memerlukan investasi besar untuk penyesuaian.
– Koordinasi bea cukai, imigrasi, dan karantina (BPIK) antar‑negara menambah kompleksitas.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
– Nilai investasi yang sangat tinggi menuntut kepastian volume penumpang dan logistik dari IKN serta kota‑kota besar Kalimantan.
Konteks infrastruktur IKN
Sebelumnya, Sarawak telah menginisiasi pembahasan jalur tol lintas‑batas. Pemerintah Indonesia saat ini masih fokus pada pembangunan infrastruktur internal IKN, termasuk jalan tol dan jalan bebas hambatan.
Kehadiran usulan internasional menunjukkan bahwa IKN mulai menarik perhatian investor global.
Menhub menegaskan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada analisis mendalam dan kesepakatan matang antara ketiga negara.
“Jika semua pihak siap, mengapa tidak? Tapi kita harus pastikan hitungannya tepat,” tutupnya.***
Penulis : Gerry
