Soroti Pemborosan Anggaran di Pemerintah Daerah, Mendagri: Efisiensi Belanja Jadi Prioritas

- Jurnalis

Rabu, 8 Oktober 2025 - 19:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih maraknya praktik pemborosan anggaran di pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih maraknya praktik pemborosan anggaran di pemerintah daerah.

 

Deltanusantara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih maraknya praktik pemborosan anggaran di pemerintah daerah.

Tito menekankan pentingnya efisiensi belanja untuk memastikan dana publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Tito menilai bahwa belanja birokrasi dan operasional sering kali menjadi sumber inefisiensi. Rabu (8/10/2025).

Contohnya adalah biaya rapat yang tidak perlu dan perjalanan dinas yang berlebihan. Selain itu, biaya perawatan dan pemeliharaan juga sering kali dinaikkan tanpa dasar kebutuhan yang jelas,” ujaranya.

Tito menyebutkan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menjadi contoh nyata bagaimana efisiensi anggaran bisa berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daerah ini berhasil menghemat Rp462 miliar dan mengalihkannya untuk membangun sistem irigasi untuk mengairi 8.000 hektare tanah pertanian,”katanya.

Tito menekankan bahwa potensi efisiensi di daerah masih besar dan kerap tersembunyi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Ia pun menekankan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi diantaranya, mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

Mengurangi biaya birokrasi dan operasional yang tidak perlu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dengan melakukan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik,” tutupnya.

Penulis : Gr

Berita Terkait

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit
Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar
KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara
Menggabungkan Perencanaan dan Eksekusi: Ujian Besar Proyek Kereta Api Era Prabowo
Kabar Baik! Gaji ke-13 ASN Cair Juni 2026, Ini Rincian Besaran dan Ketentuannya

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 06:55 WIB

KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader

Kamis, 23 April 2026 - 21:42 WIB

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Selasa, 21 April 2026 - 21:38 WIB

Mulai Juli 2026, Indonesia Setop Impor Solar Seiring Implementasi B50 Berbasis Sawit

Selasa, 21 April 2026 - 21:13 WIB

Bareskrim Bongkar Impor HP Ilegal dari China, Sita Puluhan Ribu Unit Senilai Rp235 Miliar

Selasa, 21 April 2026 - 20:05 WIB

KPK Telusuri Aset Tersangka Kasus RPTKA Kemnaker, Fokus Pemulihan Kerugian Negara

Berita Terbaru

Bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026.

Nasional

Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026

Kamis, 23 Apr 2026 - 21:42 WIB