Deltanusantara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji memberikan 3 dukungan pendanaan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah menerima kunjungan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Pertemuan ini berlangsung di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Rabu, 1 Oktober 2025.
“Menkeu Purbaya turut memberikan dukungan atas 3 skema pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan IKN,” tulis keterangan di akun Instagram @menkeuri.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Pertama, Purbaya berjanji memberikan dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namum demikian belum merinci berapa angka pasti yang dikucurkan untuk melanjutkan pembangunan ibu kota anyar tersebut.
Kedua, pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ketiga, foreign direct investment (FDI) alias investasi asing.
Purbaya dan Bos IKN Basuki juga membahas hal lain di luar pendanaan. Sang Bendahara Negara mengatakan dirinya menerima laporan progres pembangunan IKN Nusantara.
Purbaya juga mendengar update lainnya setelah IKN resmi ditetapkan Presiden Prabowo Subianto menjadi ibu kota politik mulai 2028 mendatang.
Baca Juga:
KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
“Pak Basuki melaporkan progres program pembangunan IKN setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028,” tuturnya.
Menteri keuangan yang baru menjabat sejak Senin (8/9) itu memang masih menaruh perhatian pada nasib IKN. Purbaya mencontohkan pemerintah menganggarkan Rp5,7 triliun untuk IKN pada 2025, termasuk yang tercecer di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Ia bahkan berjanji mendorong lebih cepat lagi pembangunan ibu kota baru itu pada tahun depan. Namun, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak menyebut angka pasti yang disiapkan untuk menggarap IKN di 2026.
“IKN masih didorong. Tahun depan (2026) dorong lebih cepat lagi … Itu kan investasi cukup besar (di IKN Nusantara).
Baca Juga:
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
Kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan, swasta juga mulai masuk ke sana,” kata Purbaya usai Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/9).
“Tapi saya akan menunggu perintah Presiden (Prabowo Subianto) seperti apa,” imbuhnya soal kepastian APBN dalam menopang pembangunan IKN.
Kebutuhan anggaran IKN 2025-2028 (menurut Otorita):
a. 2025: Rp14,40 triliun
b. 2026: Rp17,08 triliun (kebutuhan anggaran naik menjadi Rp21,1 triliun)
c. 2027: Rp14,64 triliun
d. 2028: Rp2,68 triliun
Realisasi APBN untuk IKN:
a. Total anggaran sejak 2022: Rp77 triliun
b. Realisasi 2022: Rp5,5 triliun
c. Realisasi 2023: Rp27 triliun
d. Pagu 2024: Rp44,5 triliun (realisasi Rp43,3 triliun per Januari 2025).***
Penulis : Gr
