Kepala Desa Wajib Tau! Aturan Terbaru Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai UU No. 3 Tahun 2024

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 11 Juli 2025 - 11:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Desa Wajib Tau! Aturan Terbaru Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai UU No. 3 Tahun 2024. Foto ilustrasi. Dok.Deltanusantara.com

Kepala Desa Wajib Tau! Aturan Terbaru Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai UU No. 3 Tahun 2024. Foto ilustrasi. Dok.Deltanusantara.com

 

Deltanusantara.com – Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pemerintahan desa melalui peraturan perundang-undangan yang komprehensif.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jumat (11/7/2025).

Undang-undang ini membawa beberapa perubahan signifikan terkait pengangkatan perangkat desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara detail perubahan-perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait pengangkatan perangkat desa.

Baca Juga:  Menag Minta MBG Jangkau Lebih Banyak Santri, Libatkan Pesantren dalam Rantai Pasok

Untuk diketahui bahwa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa beberapa perubahan signifikan terkait pengangkatan perangkat desa.

Berikut beberapa poin penting terkait aturan terbaru pengangkatan perangkat desa

– Kewenangan Kepala Desa : Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan perangkat desa kepada Bupati/Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.

Baca Juga:  Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Tata Kelola Tambang, Diduga Manipulasi Dokumen Ekspor Mineral Strategis

– Mekanisme Pengangkatan

1. Penjaringan dan Penyaringan: Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi terhadap calon perangkat desa.

2. Rekomendasi Camat: Hasil seleksi calon perangkat desa dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.

3. Pengusulan Pengangkatan: Kepala Desa mengusulkan pengangkatan perangkat desa kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan rekomendasi Camat.

4. Persetujuan Bupati/Wali Kota: Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan perangkat desa.

– Tahapan Pengangkatan :

Baca Juga:  Vidio Viral! Wamenaker Immanuel Ebenezer Dicuekin Saat Sidak ke Perusahan Tour and Travel

– Jika Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa.

– Jika Bupati/Wali Kota memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Perubahan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen perangkat desa, serta meningkatkan kualitas pemerintahan desa.***

Demikian artikel kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di GoogleNews.

Penulis : Gerry

Berita Terkait

Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang
Prabowo Minta Warga Indonesia Siapkan Rekening Bank, BRI dan BSI 
Gus Ipul Ungkap 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Transaksi Tembus Rp2 Miliar
Kejagung Ungkap Lodewyk Pusung Teken MoU 500 Dapur SPPG Mandiri
Kejagung Periksa 7 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Ketua Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Korupsi
Mahfud MD Soroti Prabowo yang Kini Jarang ke Luar Negeri dan Lebih Hati-Hati Berpidato
KPK Bongkar Dugaan Jual-Beli Kursi Kuliah, Kampus Lain Diminta Waspada

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 15:30 WIB

Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang

Selasa, 8 September 2026 - 17:48 WIB

Prabowo Minta Warga Indonesia Siapkan Rekening Bank, BRI dan BSI 

Selasa, 8 September 2026 - 17:23 WIB

Kejagung Ungkap Lodewyk Pusung Teken MoU 500 Dapur SPPG Mandiri

Kamis, 3 September 2026 - 06:59 WIB

Kejagung Periksa 7 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Rabu, 2 September 2026 - 19:44 WIB

Ketua Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Korupsi

Berita Terbaru