Ditreskrimsus Polda Jabar Berhasil Mengungkap Kasus Produksi dan Peredaran Miyak Goreng Minyakita di Kasomalang 

Deltanusantara.com – Ditreskrimsus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus  peredaran produksi minyak goreng sawit merek “Minyakita” yang tidak memenuhi standar yang berlaku.

Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Jules Abraham Abast S.I.K yang mengatakan bahwa menurut laporan penyidik, tersangka yang berinisial K, seorang karyawan swasta asal Kabupaten Tangerang.

Tersangka dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit merek Minyakita.

Minyak tersebut juga tidak mematuhi ketentuan terkait pengemasan dan pelabelan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI),” tuturnya.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka antara lain adalah tidak mencantumkan label, berat bersih, atau ukuran yang sesuai pada kemasan produk.

Bahkan, tersangka diketahui sengaja mengemas minyak goreng dengan berat bersih 760 ml, meskipun sesuai dengan ketentuan yang ada, seharusnya kemasan tersebut memiliki berat 1 liter,”katanya, Senin 10 Maret 2025.

Pada tanggal 13 Februari 2025, penyidik unit 1 Subdit 1 (Industri) Ditreskrimsus Polda Jabar melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP) yang ditemukan sejumlah barang bukti.

Di antaranya botol kosong tanpa label, dus minyak goreng merek Minyakita, serta berbagai peralatan produksi yang digunakan untuk memanipulasi kemasan produk.

Penyidik juga telah memeriksa sembilan orang saksi dan tiga ahli, termasuk ahli perlindungan konsumen dan SNI, serta pihak Kementerian Perdagangan RI.

Dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa praktik ilegal ini telah merugikan masyarakat yang membeli produk minyak goreng yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang dipersyaratkan,”tuturnya.

Tersangka dijerat dengan dengan 3 Undang – Undang yaitu Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jika terbukti bersalah, tersangka terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp 5 miliar.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasar, terutama yang menyangkut kesehatan dan keselamatan konsumen,”ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa, pihak berwenang berjanji akan terus melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal lainnya yang merugikan masyarakat.

Yuk baca artikel Deltanudantara.com lainnya di Google News.

Penulis : Moh Asep

Editor : Gerry

Sumber Berita : Humas Polda Jabar