Deltanusantara.com – Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) tetap sebesar Rp306,69 triliun, sesuai rencana awal. Senin 17 Februari 2025.
Secara keseluruhan nominal efisiensi tidak berubah. Besaran efisiensi masih sama, tidak ada perubahan setelah rekonstruksi,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, dikutip Minggu (15/2/2025).
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Benahi Bandung: Target Kota Bersih, Terang, dan Bebas Macet
Polres Garut Bongkar Peredaran Sabu 197,8 Gram, Seorang Kurir Diamankan
Sumedang Berbenah di Usia 448 Tahun, Fokus Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Dia juga menegaskan efisiensi anggaran ini hanya diperuntukkan bagi anggaran belanja modal dan belanja barang, tidak termasuk untuk belanja pegawai dan pos belanja bantuan sosial atau bansos masing-masing K/L.
“Inpres, belanja gaji tidak dilakukan efisiensi namun belanja barang dan belanja modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk dilakukan efisiensi.
Ini termasuk perjalanan dinas, ATK, seminar, kajian, acara seremonial peringatan,” kata Sri Mulyani.
Di antara kementerian dan lembaga yang telah melaporkan besaran pemangkasan dan mendapat persetujuan dari Komisi I-XIII DPR, ada yang terkena efisiensi anggaran sangat besar.
Baca Juga:
KPK Usulkan Reformasi Partai Politik: Ketua Umum Dibatasi Dua Periode, Pencalonan Wajib dari Kader
Pemerintah Matangkan Harga B50, Siap Berlaku Juli 2026
Mendagri Instruksikan Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik, Gubernur Diminta Segera Tindaklanjuti
Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum hingga Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.
Berikut ini daftar kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar:
1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memangkas anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu tahun ini sebesar Rp 110,95 triliun.
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusul memangkas anggaran hingga sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp5,27 triliun di APBN 2025.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Tegaskan Penataan Kabel Semrawut, Sumedang Targetkan Jadi Percontohan Nasional
Saldo Kas Pemprov Jabar Tembus Rp110,6 Miliar, Pajak Kendaraan Dominasi Penerimaan
Desa Cigadog Wakili Kecamatan Cisalak dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten Subang
3. Kementerian Perhubungan terkena pemangkasan Rp 17,87 triliun dari total pagu Rp 31,45 triliun atau dengan besaran pemangkasan mencapai 56,82%.
4. Kementerian UMKM terkena pemangkasan Rp 242,9 miliar dari pagu Rp 463,85 miliar, dengan demikian terjadi pemotongan 52,37%.
5. BMKG terkena pemangkasan anggaran senilai Rp 1,42 triliun dari total pagunya sebesar Rp 2,82 triliun dengan demikian anggarannya dipangkas 50,35%.***
Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainnya di Google News.
Penulis : Gerry
