DN.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah (PGM). Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan kesejahteraan serta penguatan kapasitas guru madrasah melalui pemanfaatan teknologi.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menyoroti berbagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru madrasah, termasuk penguatan pelatihan berbasis teknologi.
Dalam audiensi itu, PGM menyampaikan sejumlah isu penting, mulai dari kebutuhan peningkatan kompetensi berbasis digital.
Selain itu, tantangan regulasi yang masih dihadapi guru madrasah, khususnya terkait kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian.
Wapres Gibran mengapresiasi peran PGM dalam memperjuangkan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Secara khusus, Wapres menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru serta penguatan kapasitas melalui pelatihan yang merata.
Ia juga menyoroti perlunya pemerataan pelatihan berbasis teknologi agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, PGM turut mengundang Wapres untuk menghadiri peringatan Hari Lahir ke-18 PGM dan PGM Award 2026 yang akan digelar di Bandung.
Langkah ini sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap penguatan peran guru madrasah.
Ketua Umum PGM, Yaya Ropandi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penguatan program pelatihan berbasis teknologi, termasuk di bidang kecerdasan artifisial (AI) dan robotika, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi guru madrasah.
“Alhamdulillah kami juga menyampaikan peningkatan kualitas guru madrasah melalui pelatihan AI dan robotika.
Pak Wapres telah memberikan sinyal positif bahwa program tersebut perlu dilaksanakan, bahkan di setiap provinsi,” ujarnya.
Selain peningkatan kapasitas, PGM juga menyoroti kendala dalam peningkatan kesejahteraan guru madrasah.
Salah satu isu utama adalah belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PGM berharap pemerintah dapat segera menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian status serta meningkatkan kesejahteraan guru madrasah, seiring dengan upaya pemerataan pelatihan berbasis teknologi di seluruh Indonesia.***
Penulis : Redaksi
