Kementerian PKP dan KAI Siapkan Hunian TOD di Bandung, Kiaracondong dan Laswi Jadi Proyek Percontohan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 7 April 2026 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)  bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai memetakan aset lahan milik KAI di Bandung untuk pembangunan hunian berkonsep transit oriented development (TOD).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai memetakan aset lahan milik KAI di Bandung untuk pembangunan hunian berkonsep transit oriented development (TOD).

 

DN.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai memetakan aset lahan milik KAI di Bandung untuk pembangunan hunian berkonsep transit oriented development (TOD). Selasa (7/4/2026).

Dua lokasi yang menjadi fokus pengembangan berada di kawasan Laswi dan Kiaracondong, Kota Bandung.

“Setelah sebelumnya kami meninjau lokasi di Tanah Abang dan Kota Tua, hari ini kami melanjutkan ke Bandung, tepatnya di Kiaracondong dan Laswi,” ujar Maruarar kepada wartawan di Kiaracondong, Senin (6/4/2026).

Menurut Maruarar, kedua lokasi tersebut dinilai sangat strategis dan berpotensi menjadi proyek percontohan pengembangan hunian berbasis TOD. Total luas lahan yang disiapkan mencapai sekitar 1,5 hektare.

Baca Juga:  Berikut Alasan Pemerintah Belum Salurkan Beras Murah Bulog dan Bansos 10 Kg

“Ini akan menjadi contoh yang lengkap. Lokasinya sangat unik dan strategis, dengan luas sekitar 7.000 hingga 8.000 meter persegi,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, serta PT KAI terkait rencana pembangunan tersebut.

Dalam waktu dekat, tim gabungan akan dibentuk untuk menyusun konsep dasar proyek.

“Kami akan segera membentuk tim yang melibatkan kementerian, KAI, pemerintah daerah, dan balai terkait. Targetnya, pada tanggal 25 bulan ini sudah ada gambaran konsep dasar,” ujarnya.

Baca Juga:  Jabatan Kepala Sekolah dan 3 jabatan ini Dihapus! Lantas Bagaimana Kepemimpinan Sekolah? 

Konsep hunian TOD yang dirancang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, tempat ibadah, area parkir, serta fasilitas umum lainnya.

Dalam hal pembiayaan, Maruarar menyebutkan akan ada beberapa skema yang digunakan, termasuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pihak swasta dan yayasan.

“Ada komitmen dari perusahaan seperti Astra untuk turut serta melalui CSR. Selain itu, bisa juga menggunakan skema komersial, dan tentunya tetap berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya.

Baca Juga:  BPJS Kesehatan Hapus Kelas 1, 2, dan 3 Mulai Agustus 2026, Ini Aturan KRIS dan Iurannya

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan pihaknya tengah melakukan penghitungan unit hunian yang akan dibangun dalam kawasan terintegrasi tersebut.

“Konsepnya TOD, sehingga nantinya kawasan ini akan terintegrasi dengan fasilitas bisnis dan umum. Detailnya akan kami paparkan pada pertemuan tanggal 25,” kata Bobby.

Ia menambahkan, pengembangan kawasan TOD akan mencakup area hunian, bisnis, serta ruang publik yang terintegrasi dengan transportasi, guna meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat.***

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang
Prabowo Minta Warga Indonesia Siapkan Rekening Bank, BRI dan BSI 
Gus Ipul Ungkap 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Transaksi Tembus Rp2 Miliar
Kejagung Ungkap Lodewyk Pusung Teken MoU 500 Dapur SPPG Mandiri
Kejagung Periksa 7 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Ketua Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Korupsi
Mahfud MD Soroti Prabowo yang Kini Jarang ke Luar Negeri dan Lebih Hati-Hati Berpidato
KPK Bongkar Dugaan Jual-Beli Kursi Kuliah, Kampus Lain Diminta Waspada

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 15:30 WIB

Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Celah Aparat Bertindak Sewenang-wenang

Selasa, 8 September 2026 - 17:48 WIB

Prabowo Minta Warga Indonesia Siapkan Rekening Bank, BRI dan BSI 

Selasa, 8 September 2026 - 17:23 WIB

Kejagung Ungkap Lodewyk Pusung Teken MoU 500 Dapur SPPG Mandiri

Kamis, 3 September 2026 - 06:59 WIB

Kejagung Periksa 7 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Rabu, 2 September 2026 - 19:44 WIB

Ketua Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Korupsi

Berita Terbaru