DN.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, perlu didukung sinergi seluruh unsur terkait.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta tidak berjalan sendiri, melainkan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah wilayah, TNI/Polri, UPT Puskesmas, serta stakeholder lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan Danramil 0505/Tjs, Kapten Inf Wahyu Triyono, S.IP., saat bersama Forkopincam Cisalak, UPT Puskesmas dan unsur terkait melakukan monitoring ke sejumlah SPPG di wilayah Kecamatan Cisalak. Rabu (16/9/2026).
Wahyu mengatakan, TNI memiliki komitmen untuk mendukung program pemerintah, termasuk program MBG yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Kami memiliki kewajiban untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Karena ini merupakan program pemerintah, tentu harus kita kawal dan pastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujar Wahyu.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan dapur SPPG, tetapi juga oleh koordinasi dan keterlibatan berbagai unsur di lapangan.
Karena itu, pengelola SPPG perlu memahami bahwa pelaksanaan program berada dalam ekosistem pelayanan yang membutuhkan komunikasi dengan unsur kewilayahan.
“Kami berharap pihak SPPG dapat memahami dan saling menghargai tugas serta fungsi masing-masing, khususnya TNI/Polri dan pemerintah setempat.
Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Kita semua memiliki peran masing-masing untuk mendukung agar program ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Wahyu juga menyoroti pentingnya aspek keamanan, kebersihan, kualitas makanan, serta proses distribusi dalam pelaksanaan MBG.
Hal tersebut menjadi perhatian bersama karena program berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak sebagai generasi bangsa.
“Terlebih ini menyangkut pemenuhan gizi bagi anak-anak. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan.
Karena itu, pengawasan, komunikasi dan koordinasi harus dilakukan bersama-sama,” katanya.
Dalam monitoring tersebut, unsur Forkopincam Cisalak bersama UPT Puskesmas dan stakeholder terkait melihat secara langsung kondisi dan kesiapan sejumlah SPPG.
Monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Wahyu menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
“Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan apabila dikerjakan dan dipikul bersama. Seperti yang disampaikan Ibu Camat, jangan sampai ada yang bekerja dengan gaya solo karier.
Kita harus bersama-sama melakukan monitoring, membangun komunikasi dan menjaga agar program ini dapat berjalan sesuai tujuan,” tuturnya.
Ia menambahkan, sinergi antara SPPG, Forkopincam, UPT Puskesmas, kelompok masyarakat dan stakeholder lainnya diperlukan untuk mendukung kelancaran program sekaligus merespons secara cepat apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Intinya, kita ingin program ini berjalan dengan baik, aman dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk itu, mari kita perkuat koordinasi dan jangan bekerja sendiri-sendiri,” tandasnya.***
Penulis : Gr
