Pj.Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja: Semua Warga Harus Dilayani, Walau Tanpa BPJS

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 12 Januari 2026 - 12:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga, tanpa memandang status kepesertaan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga, tanpa memandang status kepesertaan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

 

DN.com – Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga, tanpa memandang status kepesertaan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Penegasan itu disampaikan saat meresmikan Rumah Sakit Cenka Tipe C di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, kemarin.

“Pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi administrasi,” kata Asep. Ia meminta seluruh rumah sakit di Kabupaten Bekasi mengutamakan prinsip kemanusiaan.

Baca Juga:  Wakapolda Jabar Hadiri Pelantikan serta Sertijab Rektor Universitas Langlangbuana Periode 2024-2029

Jika ada pasien yang datang, meski tidak memiliki BPJS atau KIS, wajib dilayani. “Jangan sampai orang sakit tidak tertangani hanya karena urusan administrasi,” tegasnya.

Keberadaan RS Cenka Tipe C di tingkat kecamatan dianggap sangat penting. Dengan fasilitas tersebut, warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan penanganan cepat.

Asep juga mengingatkan bahwa semua pelaksana layanan kesehatan tetap harus melayani peserta BPJS/KIS sebagaimana mestinya.

Baca Juga:  Polres Subang Amankan Pelaku Pencurian Kertas Suara Bekas di Gudang KPU, Kerugian Capai Rp100 Juta

Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Bekasi yang mencapai sekitar 3,4 juta jiwa, Asep mengakui tantangan besar dalam penyediaan layanan.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan rumah sakit swasta dipandang sebagai kunci untuk pemerataan layanan kesehatan di wilayah tersebut.***

Penulis : Gr

Berita Terkait

Polda Jabar Tangkap Oknum Dokter, Diduga Perkosa Anak Kandung Berusia 4 Tahun
Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp18,7 Miliar
Bandung Kembali Kondusif Usai Kericuhan, Belasan Polisi Terluka Diserang OTK
100 Siswa dan Guru di Cirebon Diduga Keracunan MBG, Operasional SPPG Dihentikan Sementara
Camat Sagalaherang Sambangi Lima Cakades Leles, Ajak Jaga Persatuan dan Kondusivitas
Polda Jabar Bongkar Gudang Obat Keras di Bandung, Potensi Produksi Capai 8 Juta Pil per Hari
Kapolda Jabar Gandeng Petani Tanam Bawang Putih, Siapkan Dukungan untuk Panen Raya Nasional
Syukuran Kantor Sementara, DPK PERADI Profesional Subang Perkuat Komitmen Pelayanan Hukum

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Polda Jabar Tangkap Oknum Dokter, Diduga Perkosa Anak Kandung Berusia 4 Tahun

Rabu, 21 Oktober 2026 - 22:40 WIB

Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp18,7 Miliar

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:07 WIB

100 Siswa dan Guru di Cirebon Diduga Keracunan MBG, Operasional SPPG Dihentikan Sementara

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:53 WIB

Camat Sagalaherang Sambangi Lima Cakades Leles, Ajak Jaga Persatuan dan Kondusivitas

Senin, 19 Oktober 2026 - 07:17 WIB

Polda Jabar Bongkar Gudang Obat Keras di Bandung, Potensi Produksi Capai 8 Juta Pil per Hari

Berita Terbaru