DN.com – Alokasi dana setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima Rp1 miliar per bulan.
Dana tersebut dinilai mampu mendorong pergerakan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG). Selasa (24/3/2026)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mencontohkan di Jawa Barat terdapat sekitar 5.000 SPPG. Dengan jumlah tersebut, perputaran uang di wilayah itu mencapai Rp5 triliun setiap bulan.
“Jadi, satu SPPG rata-rata menerima Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, artinya uang yang beredar mencapai Rp5 triliun per bulan.
Dalam 2,5 bulan terakhir, perputaran dana di Jawa Barat sudah sekitar Rp11–12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di daerah,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan, sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan seluruh SPPG di Indonesia.
“Sebanyak 93 persen anggaran BGN disalurkan langsung dari KPPN melalui virtual account ke SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya telah mencapai 25.574. Program ini mendorong pemerataan distribusi dana ke berbagai daerah,” jelasnya.
Menurut Dadan, program MBG sejak awal dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
Kebutuhan pangan diharapkan dipenuhi dari produksi daerah setempat, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, dan industri pangan lokal.
Ia juga menekankan peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat sekitar.
“Kami berharap terjadi perputaran ekonomi sirkular di daerah. Saat ini sudah mulai disadari pentingnya meningkatkan produktivitas lokal agar ekonomi daerah berkembang.
Banyak kepala daerah juga menginginkan dana yang masuk dibelanjakan untuk bahan baku dari wilayah masing-masing,” ujarnya.
Untuk memastikan program berjalan optimal, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat.
Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta kebutuhan masyarakat lokal.***
Penulis : Redaksi
