DN.com – Sebanyak 100 siswa dan guru di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, mengalami gejala yang diduga akibat keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (20/10/2026). Malam.

Para korban mengalami sejumlah keluhan kesehatan dan harus mendapatkan penanganan medis di empat rumah sakit.

Korban berasal dari kalangan siswa tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), serta sejumlah guru. Gejala yang dialami meliputi mual, muntah, sakit perut, diare, hingga sesak napas. Dikutip Rabu (21/10/2026).

Untuk mendapatkan penanganan medis, para korban dibawa ke RS Siloam Putra Bahagia, RSD Gunung Jati, RS Ciremai, dan RS Cahaya Bunda. Sebagian korban yang telah menjalani pemeriksaan dan perawatan dilaporkan dalam kondisi baik.

Sementara itu, sebagai langkah awal penanganan, operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga Lima yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut dihentikan sementara.

Penghentian operasional dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut sekaligus memastikan keamanan makanan yang disalurkan melalui program MBG.

Selain itu, sampel makanan telah diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab pasti munculnya gejala yang dialami para siswa dan guru.

Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait keamanan dan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG.

Warga juga meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka serta memastikan adanya pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian.

Hingga penyebab pasti kejadian tersebut diketahui melalui hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan, dugaan keracunan masih perlu dikonfirmasi oleh pihak berwenang.***

Artikel 100 Siswa dan Guru di Cirebon Diduga Keracunan MBG, Operasional SPPG Dihentikan Sementara pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Kepala Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Cisalak, Didin N, menyampaikan apresiasi atas monitoring dan kunjungan yang dilakukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cisalak bersama UPTD Puskesmas serta sejumlah stakeholder terkait terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rabu (16/9/2026).

Didin mengatakan, kunjungan dan monitoring tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan ketentuan serta terus mengalami perbaikan di lapangan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta monitoring dari Forkopimcam Cisalak, UPTD Puskesmas dan stakeholder lainnya.

Bagi kami, ini merupakan bagian dari evaluasi dan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan program,” ujar Didin.

Ia juga menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan Camat Cisalak, Danramil, serta unsur lintas sektor lainnya dalam kegiatan monitoring tersebut.

“Apa yang disampaikan oleh Ibu Camat dan Pak Danramil merupakan masukan yang sangat baik bagi kami.

Tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk kami perbaiki dan tindak lanjuti,” katanya.

Menurut Didin, koordinasi antara SPPG dengan pemerintah kecamatan, TNI/Polri, puskesmas, serta stakeholder lainnya sangat diperlukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan secara optimal.

“Ke depan, kami akan terus melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kecamatan Cisalak melalui Forkopimcam maupun lintas sektor lainnya.

Kami ingin koordinasi dan komunikasi ini terus terjalin dengan baik,” ucapnya.

Didin juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan program masih terdapat kekurangan atau kekhilafan.

“Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Apa yang menjadi catatan akan kami evaluasi dan tindak lanjuti.

Kami juga terus berkoordinasi antara pusat dan daerah agar pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.***

Artikel SPPG Cisalak Buka Ruang Evaluasi, Masukan Forkopimcam Jadi Bahan Perbaikan MBG pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, perlu didukung sinergi seluruh unsur terkait.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta tidak berjalan sendiri, melainkan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah wilayah, TNI/Polri, UPT Puskesmas, serta stakeholder lainnya.

Penegasan tersebut disampaikan Danramil 0505/Tjs, Kapten Inf Wahyu Triyono, S.IP., saat bersama Forkopincam Cisalak, UPT Puskesmas dan unsur terkait melakukan monitoring ke sejumlah SPPG di wilayah Kecamatan Cisalak. Rabu (16/9/2026).

Wahyu mengatakan, TNI memiliki komitmen untuk mendukung program pemerintah, termasuk program MBG yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Kami memiliki kewajiban untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Karena ini merupakan program pemerintah, tentu harus kita kawal dan pastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujar Wahyu.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan dapur SPPG, tetapi juga oleh koordinasi dan keterlibatan berbagai unsur di lapangan.

Karena itu, pengelola SPPG perlu memahami bahwa pelaksanaan program berada dalam ekosistem pelayanan yang membutuhkan komunikasi dengan unsur kewilayahan.

“Kami berharap pihak SPPG dapat memahami dan saling menghargai tugas serta fungsi masing-masing, khususnya TNI/Polri dan pemerintah setempat.

Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Kita semua memiliki peran masing-masing untuk mendukung agar program ini berjalan dengan baik,” tegasnya.

Wahyu juga menyoroti pentingnya aspek keamanan, kebersihan, kualitas makanan, serta proses distribusi dalam pelaksanaan MBG.

Hal tersebut menjadi perhatian bersama karena program berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak sebagai generasi bangsa.

“Terlebih ini menyangkut pemenuhan gizi bagi anak-anak. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan.

Karena itu, pengawasan, komunikasi dan koordinasi harus dilakukan bersama-sama,” katanya.

Dalam monitoring tersebut, unsur Forkopincam Cisalak bersama UPT Puskesmas dan stakeholder terkait melihat secara langsung kondisi dan kesiapan sejumlah SPPG.

Monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Wahyu menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

“Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan apabila dikerjakan dan dipikul bersama. Seperti yang disampaikan Ibu Camat, jangan sampai ada yang bekerja dengan gaya solo karier.

Kita harus bersama-sama melakukan monitoring, membangun komunikasi dan menjaga agar program ini dapat berjalan sesuai tujuan,” tuturnya.

Ia menambahkan, sinergi antara SPPG, Forkopincam, UPT Puskesmas, kelompok masyarakat dan stakeholder lainnya diperlukan untuk mendukung kelancaran program sekaligus merespons secara cepat apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.

“Intinya, kita ingin program ini berjalan dengan baik, aman dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk itu, mari kita perkuat koordinasi dan jangan bekerja sendiri-sendiri,” tandasnya.***

Artikel Danramil 0505/Tjs: SPPG Jangan Jalan Sendiri, Program MBG Harus Dikawal Bersama pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan akan mengubah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp6 juta per hari. Sabtu (29/8/2026).

Hal itu disampaikan Purbaya setelah menggelar pertemuan tertutup dengan Sudaryono di Kantor Pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (28/8/2026).

“Dia bilang akan diubah supaya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya.

Namun, Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci skema baru yang akan diterapkan BGN.

Menurutnya, informasi mengenai perubahan tersebut belum disampaikan secara lengkap.

“Dia bilang akan diubah, tapi saya enggak tahu,” ujarnya.

Sementara itu, Sudaryono juga belum menjelaskan secara detail rencana perubahan skema insentif SPPG seusai bertemu Purbaya.

Ia mengatakan BGN akan menyampaikan skema baru tersebut pada kesempatan berikutnya.

“Nanti itu. Itu nanti saya umumkan berikutnya,” kata Sudaryono.

Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari

Pemberian insentif bagi SPPG sebesar Rp6 juta per hari telah diterapkan sejak masa kepemimpinan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.

Dalam keputusan tersebut, insentif fasilitas SPPG ditetapkan sebesar Rp6 juta untuk setiap hari operasional.

Pemberian insentif menggunakan skema berbasis ketersediaan layanan (availability-based), bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi.

Perubahan skema tersebut nantinya diharapkan dapat membuat pemberian insentif SPPG lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Alternatif judul:

Skema Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari Bakal Diubah, Ini Kata Menkeu

Menkeu Ungkap Kepala BGN Akan Ubah Skema Insentif SPPG

Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari Jadi Sorotan, BGN Siapkan Skema Baru

Kepala BGN Janji Ubah Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari agar Tepat Sasaran

Artikel Skema Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari Bakal Diubah, Ini Kata Menkeu pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup permanen 311 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Barat dan klaster Jawa-Madura.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penutupan 833 dapur SPPG bermasalah di seluruh Indonesia yang dinilai tidak lagi memenuhi standar operasional dan keamanan pangan.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah dapur bermasalah terbanyak.

Ratusan SPPG tersebut dihentikan operasinya setelah gagal memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan keselamatan pangan hingga batas waktu evaluasi yang telah ditentukan.

BGN mengungkapkan terdapat empat pelanggaran utama yang menjadi alasan penutupan permanen dapur SPPG, yakni tidak memenuhi standar kebersihan dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), adanya riwayat kasus keracunan akibat kesalahan dalam pengolahan makanan, kualitas menu yang tidak memenuhi standar gizi, serta buruknya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

Pada bulan Juli 2026, BGN juga menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran di dapur MBG.

Dapur yang terbukti tidak memenuhi standar akan langsung dicabut izin operasionalnya dan tidak lagi menerima pencairan anggaran dari APBN.

Selain menutup dapur bermasalah, BGN turut melakukan penindakan terhadap oknum internal.

Sebanyak 261 pegawai non-ASN diberhentikan, sementara sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dikenai sanksi pemecatan karena terbukti melakukan manipulasi atau meloloskan dapur yang tidak memenuhi persyaratan.

Meski ratusan dapur ditutup, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis bagi para siswa, termasuk di Jawa Barat, tetap berjalan.

Distribusi makanan akan dialihkan melalui dapur lain yang telah memenuhi standar sehingga pelayanan kepada para penerima manfaat tidak terganggu.***

Artikel BGN Tutup Permanen 311 Dapur MBG di Jawa Barat, Ini Deretan Pelanggarannya pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menag menyoroti masih rendahnya cakupan penerima manfaat MBG di kalangan santri. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 Juli 2026, dari total 4.268.848 santri di Indonesia, baru 61.195 santri atau sekitar 1,43 persen yang telah menerima manfaat program tersebut.

“Kelompok santri merupakan pihak yang sangat membutuhkan intervensi gizi, namun baru sekitar satu persen yang tersentuh program MBG. Ini yang harus kita dorong bersama,” ujar Menag.

Usulan pertama, Menag meminta pemerintah memperluas jangkauan MBG bagi pondok pesantren.

Meski banyak pesantren telah memiliki dapur mandiri, intervensi pemerintah dinilai tetap penting untuk meningkatkan kualitas pemenuhan gizi santri.

Kedua, Menag mengusulkan agar Badan Gizi Nasional melibatkan ekosistem pesantren dalam rantai pasok bahan pangan MBG.

Menurutnya, pemanfaatan sumber bahan baku yang dikelola pesantren dapat menekan biaya logistik sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.

Ketiga, Menag meminta penyesuaian jadwal distribusi makanan dengan aktivitas santri, terutama saat menjalankan puasa sunah Senin dan Kamis.

Ia mengusulkan makanan dikirim menjelang waktu berbuka agar tetap segar saat dikonsumsi.

Selain itu, Menag menegaskan pentingnya validitas data agar program MBG tepat sasaran.

Kementerian Agama, kata dia, siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat pemutakhiran data penerima manfaat.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menyempurnakan tata kelola MBG.

Salah satu fokusnya adalah penyelesaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta percepatan pendataan wilayah prioritas, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Zulkifli menargetkan seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat menyerahkan pembaruan data paling lambat 5 Agustus 2026 agar sinkronisasi data penerima manfaat dapat segera diselesaikan.***

Artikel Menag Minta MBG Jangkau Lebih Banyak Santri, Libatkan Pesantren dalam Rantai Pasok pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Sejumlah investor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempertanyakan kejelasan nasib investasi mereka menyusul moratorium yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hingga kini, sekitar 1.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum juga beroperasi meski telah selesai dibangun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T, Gardian Muhammad, mengatakan seluruh SPPG tersebut telah dilengkapi fasilitas dan peralatan memasak.

Namun, secara administrasi maupun operasional belum mendapat izin untuk berjalan.

“Secara administrasi sudah lengkap, tetapi sudah kurang lebih delapan bulan tidak beroperasi,” ujar Gardian, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut memicu kekhawatiran para investor terhadap keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu penyebabnya adalah perbedaan acuan mengenai penetapan wilayah 3T dalam pelaksanaan program MBG.

Gardian menjelaskan, Kepala BGN Nanik S Deyang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang menetapkan 62 kabupaten/kota sebagai daerah 3T.

Sementara itu, Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Kepala BGN untuk menetapkan lokasi 3T khusus pelaksanaan program MBG, yang sebelumnya mencakup sekitar 5.000 titik.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan baru BGN. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, belum beroperasinya ribuan dapur MBG tersebut berkaitan dengan persoalan hukum yang menjerat mantan pimpinan BGN.

Gardian berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar dapur-dapur yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk melayani masyarakat.

Menurutnya, seluruh pembangunan SPPG dilakukan menggunakan dana pribadi para investor tanpa menggunakan anggaran negara.

Total nilai investasi yang telah dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp8,7 triliun.

“Kalau 1.200 dapur saja, nilai investasinya sekitar Rp8,7 triliun. Tentu ada potensi kerugian yang sangat besar,” katanya.

Ia menyebut biaya pembangunan satu SPPG di daerah 3T berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, sehingga ketidakjelasan operasional menjadi beban bagi para investor.

Meski demikian, pihaknya belum berencana menempuh jalur hukum. Gardian mengaku masih percaya BGN dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut, namun meminta adanya komunikasi dan dialog yang lebih terbuka dengan para investor.

“Yang menjadi kekhawatiran kami, dapur sudah terbangun tetapi tidak ada dialog maupun kepastian. Itu yang kami harapkan segera diperbaiki,” pungkasnya.***

Artikel 1.200 Dapur MBG di Daerah 3T Belum Beroperasi, Investor Khawatir Dana Rp8,7 Triliun Terancam pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dikutip Jum’at (26/6/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, bersama dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan program gizi di lapangan, termasuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah langkah prioritas yang disepakati. Pertama, melakukan penataan ulang (refocusing) anggaran agar alokasi dana lebih terarah dan sepenuhnya mendukung program-program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pemerintah di daerah dengan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten/kota.

KPKNL akan berperan membantu pemeriksaan fisik SPPG sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan pertanggungjawaban keuangan bagi para kepala SPPG.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di setiap daerah.

Melalui sinergi antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Keuangan, pemerintah berharap pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas gizi generasi Indonesia.***

Artikel Perkuat Tata Kelola Program Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional dan Kemenkeu Bahas Refocusing Anggaran hingga Pengawasan SPPG pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menegaskan kewajiban seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membeli telur langsung dari peternak lokal. Selasa (2/6/2026).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas berupa penghentian sementara operasional bagi SPPG yang melanggar ketentuan tersebut.

“Barusan saya mendapat laporan dari para peternak bahwa harga telur di tingkat retail naik, tetapi di tingkat peternak tidak mengalami kenaikan,” ujar Nanik, pada  Senin (1/6/2026).

Menurut Nanik, kebijakan pembelian telur langsung dari peternak telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum bersama pemerintah daerah maupun BGN.

Namun, dalam praktiknya, peningkatan permintaan telur belum sepenuhnya dinikmati peternak karena keuntungan lebih banyak diambil oleh pedagang atau perantara.

Karena itu, ia kembali menginstruksikan seluruh SPPG, khususnya di Magetan, untuk membeli telur langsung dari peternak setempat tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.

“Hari ini saya instruksikan ulang, seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Jika tidak, dapurnya akan saya suspensi,” tegasnya.

BGN juga memberikan tenggat waktu satu pekan untuk melihat dampak kebijakan tersebut terhadap harga telur di tingkat peternak.

Nanik meminta koperasi, SPPG, dan mitra penyedia bahan pangan segera melakukan intervensi pasar dengan menyerap telur langsung dari peternak lokal.

“Saya minta langsung beli ke peternak sampai harga stabil. Saya beri waktu satu minggu harus ada pergerakan harga.

Jika tidak, 71 SPPG akan saya tutup. Wajib memakai telur dari Magetan dan membeli dari peternak,” ujarnya.

Selain itu, BGN mengingatkan setiap SPPG wajib melibatkan sedikitnya 15 pemasok lokal sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui program MBG.

“Kalau ketahuan tidak melibatkan 15 pemasok, maka dapurnya akan kami suspend. Tujuan program ini adalah meningkatkan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Sebelumnya, para peternak mengeluhkan rendahnya serapan telur oleh SPPG. Mereka menyebut sebagian besar dapur MBG hanya membeli telur dalam jumlah kecil sebagai formalitas, jauh dari kebutuhan sebenarnya.

Teguh, salah satu peternak ayam petelur di Magetan, mengungkapkan bahwa kebutuhan telur untuk satu dapur MBG bisa mencapai sekitar 1,5 kuintal per hari.

Namun, kenyataannya, SPPG hanya membeli satu hingga dua kotak telur atau sekitar 15–30 kilogram.

“Seharusnya kebutuhan sekitar satu setengah kuintal, tetapi yang diambil hanya satu atau dua kotak,” ujarnya.

Akibat minimnya serapan, stok telur di kandang peternak menumpuk. Kondisi ini diperparah dengan harga telur yang masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp 26.500 per kilogram.

“Saat ini harga telur di tingkat peternak Magetan berkisar Rp 22.800 per kilogram, bahkan ada yang menjual di kisaran Rp 21.000 per kilogram. Sementara harga pakan terus naik,” kata Teguh.

Para peternak berharap instruksi tegas dari BGN dapat segera dijalankan seluruh SPPG, sehingga program MBG benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian peternak lokal serta membantu menstabilkan harga telur di tingkat kandang.***

Artikel BGN Ancam Tutup Dapur MBG yang Abaikan Peternak Lokal, Tenggat Satu Pekan Diberlakukan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Polemik perbedaan upah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat ke publik. Jum’at (29/5/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui pihaknya menerima banyak protes terkait besaran gaji petugas dapur yang dinilai lebih tinggi dibandingkan pendapatan guru honorer.

Sorotan publik tertuju pada standar upah petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Seperti diketahui terutama pekerja dapur diantaranya pencuci piring, yang disebut bisa menerima gaji antara Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan.

Di sisi lain, banyak guru honorer di sejumlah daerah masih menerima gaji jauh lebih rendah, yakni berkisar Rp600 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.

“Makanya kita diprotes oleh banyak pihak karena lebih tinggi gaji karyawan, pencuci piringnya, dibanding guru honorer,” ujar Dadan saat kunjungan di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar.

BGN menjelaskan bahwa tenaga SPPG direkrut dari masyarakat berpenghasilan rendah, yakni kelompok desil 1 hingga 4, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, perbandingan ini tetap memicu perbincangan dan perdebatan luas di tengah masyarakat.

Publik mempertanyakan aspek keadilan dan prioritas dalam kebijakan pengupahan, khususnya terkait penghargaan terhadap profesi guru yang memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan.

Isu ini pun kembali membuka diskusi lama mengenai kesejahteraan guru honorer di Indonesia, yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.***

Artikel Gaji Pencuci Piring MBG Tembus Rp3,5 Juta, Guru Honorer Masih Rp800 Ribu pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Maraknya kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian publik. Senin (29/9/2025).

Salah satu masalah yang disorot dalam maraknya kasus keracunan itu adalah karena para pengusaha mencari keuntungan dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menilai penyalahgunaan anggaran oleh para pengusaha satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG sangat kecil kemungkinannya terjadi dalam menjalankan program tersebut. Pasalnya, penyaluran anggaran itu diawasi oleh banyak pihak.

“Jadi uang, pertama biar ini konstruksinya, uang ini dari Kementerian Keuangan yang program MBG ini disalurkan melalui KPPN langsung masuk ke dapur SPPG,” kata dia saat konferensi pers, yang dikutip Republika, Ahad (28/9/2025).

Anggaran itu masuk ke akun virtual atau virtual account rekening bersama antara mitra dan SPPG.

Anggaran itu disebut hanya bisa diambil dengan persetujuan mitra dan SPPG. Artinya, salah satu pihak tidak bisa menggunakan uang itu tanpa ada persetujuan pihak lainnya.

Nanik mencontohkan, mitra BGN tidak bisa sembarangan menggunakan uang untuk membeli bahan baku dari supplier yang tidak sesuai kebutuhan dapur. Sebaliknya, SPPG juga tidak bisa sembarangan menggunakan uang tanpa persetujuan mitra.

“Kan ada juga mungkin SPPI yang nakal bawa-bawa supplier gitu. Ya saya gak mau, ngapain tiba-tiba mesti ngambil stroberi jauh-jauh, misalnya. Jadi ini sebetulnya kontrol, kontrol dana pemerintah,” kata dia.

Nanik mengatakan, anggaran untuk satu porsi MBG adalah Rp 15 ribu. Namun, tidak seluruh uang itu digunakan untuk kebutuhan makan.

Ia menjelaskan, dari total uang Rp 15 ribu, Rp 2.000 adalah untuk kebutuhan sewa usaha. Sewa usaha yang dimaksud mencakup sewa gedung, sewa tanah, sewa peralatan, sewa ompreng, dan berbagai kebutuhan lainnya, yang masuk ke kantong mitra BGN.

“Ini bukan keuntungan (mitra). Kan mitra ini investasi,” ujar dia.

Ia menyebutkan, bentuk investasi yang dilakukan mitra adalah membangun dapur hingga menyediakan peralatannya.

Menurut dia, investasi yang diperlukan untuk membangun satu dapur dengan peralatannya itu mencapai miliaran rupiah.

“Jadi anda hitung, (modal) dia akan kembali dalam berapa tahun? Kalau MBG-nya sedikit, bisa jadi dia lima tahun belum balik loh masuk uangnya,” kata dia.

Selain untuk biaya sewa, masih ada potongan dari uang Rp 15 ribu untuk setiap porsi MBG.

Potongan kedua adalah Rp 3.000 dari setiap porsi untuk kebutuhan operasional, mulai membayar karyawan, listrik, internet, gas, sewa mobil operasional, transportasi, dan lainnya.

Setelah dikurangi biaya sewa dan operasional, hanya tersisa Rp 10 ribu. Sisa itulah yang sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan membeli bahan baku bagi setiap porsi MBG.

“Kan ada orang, paling itu dibelanjakan itu hanya Rp 7.000, Rp 8.000, makanya menunya nggak bagus. Salah,” tutupnya.***

Artikel Mengungkap Berapa Keuntungan Dapur Makan Bergizi Gratis, BGN Bilang Begini! pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.