DN.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Jumat (7/8/).
Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP LPM RI periode 2025-2030.
Dedi Mulyadi berharap LPM dapat menjadi penggerak sekaligus mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Dedi, peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah bagi masyarakat miskin hingga pemasangan jaringan listrik.
“ Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan,” ujar Dedi. Pada Jumat (7/8/).
Selain pembangunan fisik, Dedi juga mendorong LPM ikut mempercepat penyaluran pendanaan dari pemerintah provinsi ke desa. Pembangunan desa, kata dia, juga harus tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Dedi menilai penguatan ekonomi desa menjadi hal penting agar masyarakat tidak mudah tergiur bekerja di kota maupun luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar yang berujung pada eksploitasi.
Ia mencontohkan kasus 12 warga Jawa Barat yang bekerja di sebuah tempat hiburan di Maumere.
Mereka disebut menerima upah yang tidak sesuai serta mengalami dugaan penganiayaan dan pelecehan.
“Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” jelasnya.
Soroti Judi Online hingga Peredaran Tramadol
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengajak masyarakat Jawa Barat mengurangi kebiasaan bermain judi online.
Ia menyoroti besarnya perputaran uang judi online di Jawa Barat yang disebut mencapai Rp2,5 triliun.
Selain judi online, Dedi turut menyinggung persoalan pinjaman online serta peredaran obat keras tertentu, termasuk tramadol, yang menurutnya mulai masuk hingga ke warung-warung di pedesaan.
Dedi meminta seluruh elemen masyarakat membangun gerakan bersama untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tersebut.
“Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan.
Ini bukan sekadar kriminal, namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan,” katanya.
LPM Diminta Perkuat Pembangunan dari Desa
Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmennya menjadikan LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Menurut Doli, kemajuan Indonesia harus dimulai dari desa. Karena itu, pembangunan tidak boleh sepenuhnya mengandalkan pola dari atas ke bawah atau top-down, tetapi harus memperkuat pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up melalui partisipasi masyarakat.
Doli juga mengingatkan berbagai persoalan sosial yang dinilai dapat menggerus kehidupan masyarakat desa, di antaranya penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta persoalan sosial lainnya.
Ia menilai berbagai ancaman tersebut perlu dicegah sejak dini melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan berbagai elemen di tingkat desa.
Dengan penguatan peran LPM, Doli berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi turut menjadi pelaku utama dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya.***
Penulis : Redaksi
