Deltanusantara.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapil XI dari Fraksi Golkar (Golongan Karya) Dr.Ir.Edi Askari M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025.
Acara berlangsung di Kolam Renang Indah Alam Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Minggu (9/11/2025).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari perangkat desa, Kader PKK, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Dalam kesempatan itu, Edi Askari menyampaikan bahwa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan serta wadah untuk menampung aspirasi masyarakat.
“Kita datang ke sini untuk melakukan pengawasan dan menampung aspirasi dari masyarakat,” katanya.
Pengawasan ini melihat bagaimana program berjalan, terutama yang menjadi tanggung jawab Komisi I DPRD Provinsi.
Ada beberapa aspirasi yang mereka sampaikan yaitu terkait Koperasi Merah Putih, Kesehatan, Pendidikan dan sumber daya manusia, semua aspirasi itu tadi kita jawab dan kita tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan komisi,” ucapnya.
“Saya berterima kasih kepada Pak Dewan Edi. Kehadiran beliau menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.
Mudah-mudahan ke depan kami bisa berkolaborasi dan belajar dari beliau dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami di daerah,” ucap Sekdes Buniara Wawan.
Di tempat yang sama, Eka Juanda selalu tokoh masyarakat mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan yang digelar di wilayahnya.
“Alhamdulillah, kegiatan ini sangat bermanfaat karena Pak Edi merupakan putra daerah yang peduli pada tanah kelahirannya.
Beliau juga menjelaskan bahwa penyampaian aspirasi tidak bisa instan, semua harus melalui mekanisme yang benar.
Tadi beliau memberikan arahan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah desa agar terus bekerja maksimal dan menjaga transparansi dan harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada.
“Kami berterima kasih atas kunjungan beliau. Dengan adanya kegiatan ini, kami bisa menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan desa, terutama yang berkaitan dengan program pemerintah provinsi,” ujar Eka.***
Penulis : Gr
