DN.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti kesejahteraan guru yang dinilai belum menjadi prioritas pemerintah, meski anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 meningkat sekitar Rp100 triliun menjadi Rp820,9 triliun. Dikutip Minggu (23/8/2026).
Esti menilai kenaikan anggaran pendidikan harus diikuti dengan peningkatan dukungan dan kesejahteraan bagi guru sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan.
“Kebijakan anggaran pendidikan tidak bisa hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan guru sebagai salah satu komponen utama pendidikan mendapatkan dukungan dan kesejahteraan yang layak,” ujar Esti, pada Jumat (21/8/2026).
Politikus PDI-P tersebut menegaskan, kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp820,9 triliun tidak serta-merta menunjukkan adanya penguatan layanan pendidikan.
Pemerintah, menurutnya, harus memastikan anggaran tersebut benar-benar dirasakan sekolah, perguruan tinggi, guru, dosen, peserta didik, hingga perpustakaan.
Esti juga meminta pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Di antaranya persoalan honor atau gaji guru, keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sekolah rusak, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta percepatan penanganan pendidikan di wilayah terdampak bencana.
“PR-PR masa lalu dan tahun ini yang harus diselesaikan di tahun depan. Itu mulai dari honor atau gaji guru, fasilitas pendidikan di banyak wilayah termasuk daerah 3T.
Sekolah-sekolah yang rusak, sarana-prasarana yang belum memadai, penyelesaian cepat untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana, sehingga penggunaan anggaran harus lebih diefektifkan,” tutur Esti.
Pemerintah Belum Rencanakan Kenaikan Gaji Guru
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru pada 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah menaikkan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 menjadi Rp820,9 triliun.
“Belum, belum, belum direncanakan (kenaikan gaji guru). Tapi bukan berarti nggak mungkin,” ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Purbaya menjelaskan, pemerintah masih dapat mengubah prioritas anggaran apabila kondisi keuangan negara memungkinkan.
“Kan bisa saja sambil berjalannya waktu nanti kalau memang pemerintah punya uang lebih dan memang dibutuhkan, kita bisa tambah juga. Tapi sekarang belum direncanakan,” ungkapnya.
Anggaran Pendidikan Capai Rp820,9 Triliun
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun.
Angka tersebut meningkat sekitar 13,9 persen dibandingkan pagu anggaran pendidikan 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa. Pemerintah juga menyiapkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) bagi 1,1 juta mahasiswa.
Selain bantuan pendidikan, anggaran juga diarahkan untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan Sekolah Rakyat.
Anggaran pendidikan 2027 turut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan dasar peserta didik, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp240 triliun.
Pemerintah juga menargetkan pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif di berbagai wilayah Indonesia.***
Penulis : Gr
