DN.com – Pembangunan pusat data (data center) berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx senilai sekitar Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, belum dapat dilanjutkan karena proses perizinannya belum rampung. Dikutip, Sabtu (3/10/2026).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penghentian sementara pembangunan tersebut berkaitan dengan belum selesainya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Menurut Dedi, persoalan tersebut bukan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak investasi, melainkan karena persyaratan perizinan belum diselesaikan.
“Saya bilang jangan dulu dilaksanakan. Izinnya belum keluar sampai dengan kemarin saya kunjungi,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Jumat (2/10/2026).
Dedi menyebut persoalan perizinan itu sebelumnya telah ditanyakan kepada pihak perusahaan saat pertemuan pada 28 Juli 2026. Namun, hingga hampir tiga bulan kemudian, sejumlah persyaratan disebut belum diselesaikan.
Ia juga menegaskan bahwa kewenangan persetujuan lingkungan atau Amdal proyek tersebut berada pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Gubernur tidak punya kewenangan memberikan izin Amdal untuk BDx,” katanya.
Meski demikian, Pemprov Jabar telah meminta akademisi dari Universitas Indonesia (UI) untuk memberikan pertimbangan secara objektif terkait proyek tersebut.
Dedi mengatakan pembangunan dapat dilanjutkan apabila hasil kajian lingkungan menyatakan proyek memenuhi persyaratan.
Sebaliknya, jika hasil kajian tidak memenuhi ketentuan, penghentian pembangunan juga dapat dilakukan sesuai hasil kajian dan kewenangan yang berlaku.
Di sisi lain, Dedi menyoroti kebutuhan air untuk operasional pusat data tersebut. Proyek ini disebut memiliki kapasitas awal 120 megawatt (MW) dan direncanakan meningkat hingga 640 MW, dengan kebutuhan air yang diperkirakan mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari.
Ia meminta keberadaan investasi tersebut turut memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
“Warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air,” ujar Dedi.
Hingga kini, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian persyaratan perizinan dan kajian lingkungan sebelum dapat dilanjutkan.***
Penulis : Gr
