DN.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di usia ke-81 tahun provinsi tersebut.

Sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian antara lain keterbatasan lapangan kerja, kerusakan infrastruktur, sarana pendidikan yang belum memadai, akses layanan kesehatan, hingga persoalan lingkungan.

Hal itu disampaikan Dedi menjelang peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat. Ia mengakui masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi secara optimal selama masa kepemimpinannya.

Dedi bahkan menyebut keterbatasan lapangan kerja menjadi salah satu persoalan yang membuat sebagian masyarakat Jawa Barat harus mencari penghasilan ke luar daerah, bahkan ke luar negeri.

“Dan itu semua merupakan kesalahan saya sebagai Gubernur Jawa Barat karena belum bisa menyiapkan lapangan kerja yang terbuka, yang sangat banyak,” ujar Dedi. Dikutip Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, Pemprov Jabar akan terus mendorong investasi untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di daerah.

Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat bekerja dan memperoleh penghasilan di kampung halaman tanpa harus meninggalkan keluarga.

Akui Masih Banyak Kekurangan

Pada momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat, Dedi mengatakan pemerintah tidak hanya perlu melihat berbagai capaian pembangunan, tetapi juga harus berani mengakui kekurangan yang masih dirasakan masyarakat.

Sejak dilantik hingga saat ini, kata dia, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dan sejumlah target yang belum sepenuhnya sesuai harapan.

“Di 81 tahun ini kami sampaikan kami belum bisa memberikan seluruh kebutuhan masyarakat secara sempurna. Kekurangannya banyak sekali, pencapaiannya belum sesuai dengan harapan,” katanya.

Dedi menegaskan, berbagai persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk terus bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jalan Kabupaten dan Desa Masih Banyak Rusak

Di sektor infrastruktur, Dedi menilai kondisi sejumlah jalan provinsi saat ini relatif lebih baik. Namun, persoalan kerusakan masih banyak ditemukan pada jalan kabupaten dan desa.

Karena itu, ia berharap pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa memiliki anggaran yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah masing-masing.

Pemprov Jabar, lanjut Dedi, juga perlu memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk membantu pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten dan desa.

Persoalan serupa masih ditemukan di sektor pendidikan. Dedi menyebut sejumlah bangunan SD dan SMP masih mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.

Selain itu, Jawa Barat masih menghadapi keterbatasan jumlah bangunan SMA dan SMK. Pemerintah perlu terus membangun sekolah baru agar masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan hingga jenjang menengah.

Akses Kesehatan Masih Menjadi Tantangan

Persoalan lain yang menjadi perhatian Dedi adalah akses layanan kesehatan.

Ia mengatakan masih terdapat masyarakat yang masuk rumah sakit tanpa memiliki BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, terdapat pula pasien yang memiliki BPJS, tetapi penyakit yang dideritanya tidak sepenuhnya ditanggung sehingga harus menggunakan jalur mandiri.

Kondisi tersebut dapat membuat masyarakat kesulitan membayar biaya pengobatan hingga menimbulkan tunggakan rumah sakit.

Dedi mencontohkan, pihaknya baru saja membantu menyelesaikan tunggakan biaya pengobatan seorang warga sebesar Rp162 juta di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Warga tersebut masih membutuhkan operasi sehingga memerlukan dukungan pembiayaan.

Dedi memastikan pemerintah akan terus berupaya membantu masyarakat yang menghadapi persoalan kesehatan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.

Gunung Gundul dan Sungai Penuh Sampah Jadi Sorotan

Selain persoalan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Dedi juga menyoroti masalah lingkungan di Jawa Barat.

Ia menyebut masih terdapat gunung yang mengalami penggundulan, sungai yang dipenuhi sampah, hingga wilayah pesisir yang menghadapi abrasi.

Karena itu, upaya penanaman pohon, pengawasan aktivitas pertambangan, serta pemberantasan pembalakan liar atau illegal logging harus terus dilakukan.

Pengelolaan sampah juga menjadi salah satu agenda yang perlu diperkuat. Pemprov Jabar mulai membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah wilayah.

Dedi berharap sistem tersebut dapat diterapkan secara lebih luas sehingga persoalan sampah dapat ditangani secara menyeluruh.

Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Perlu Diperkuat

Dedi juga menekankan pentingnya peningkatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Di sisi lain, pencemaran lingkungan harus terus dicegah agar tidak menurunkan kualitas sungai, udara, serta kehidupan masyarakat.

“Investasinya harus terus meningkat agar lapangan kerja makin terbuka,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan pasar yang bersih dan berkualitas sehingga masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman serta memperoleh kebutuhan dengan harga terjangkau.

Paripurna Istimewa Digelar di Gedung Sate

Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat akan dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat.

Paripurna dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.30 WIB di Paseban Pancarasa, halaman Gedung Sate, Bandung.

Momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat diharapkan tidak sekadar menjadi perayaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pembangunan.

Selain itu juga, perlu sekaligus memperkuat komitmen menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Dedi pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Jawa Barat.

“Jawa Barat milik kita semua. Mari kita rawat dan jaga untuk kepentingan seluruh warga,” pungkasnya.***

Artikel HUT ke-81 Jabar, Dedi Mulyadi Akui Masih Banyak PR: Lapangan Kerja hingga Lingkungan pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Kawasan Cicadas, Kota Bandung, kini tampak lebih lengang dan tertata setelah Satpol PP Kota Bandung bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat merampungkan pembongkaran kios semi permanen milik pedagang kaki lima (PKL). Jumat (22/5/2026).

Penertiban yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Senin (18/5/2026) sempat memicu penolakan dari para pedagang yang menuntut kompensasi atau ganti rugi.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, pemerintah tidak memiliki kewajiban memberikan ganti rugi atas bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum.

“Ketika PKL di trotoar dibongkar, tentu ada rasa kecewa. Namun saya harus menjalankan prinsip kepemimpinan sesuai ketentuan peraturan,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (21/5/2026).

Ia menambahkan, pemerintah memahami kebutuhan ekonomi para pedagang, namun hak pejalan kaki dan pemilik toko tetap harus diprioritaskan.

Terkait kompensasi, Dedi menyebut bantuan hanya bisa diberikan dalam konteks kemanusiaan dengan jumlah yang wajar.

“Kalau harus memberi miliaran rupiah tentu tidak mungkin, kemampuan keuangan daerah juga terbatas,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung langsung bergerak melakukan penataan infrastruktur pascapembongkaran.

Perbaikan dimulai dari sistem drainase yang sebelumnya tertutup akibat keberadaan kios.

“Yang pertama kami perbaiki adalah drainase karena banyak manhole yang selama ini tertutup,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).

Selain itu, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) akan meninggikan trotoar di kawasan Cicadas guna mencegah penyalahgunaan sebagai area parkir kendaraan.

Penataan kawasan ini juga akan diselaraskan dengan rencana pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung.

Terkait nasib para PKL, Farhan mengakui relokasi tidak mudah, mengingat sebagian pedagang terbiasa berjualan tanpa biaya sewa.

Sebagai solusi, Pemkot Bandung menawarkan pendekatan digital dan pemanfaatan pasar resmi.

“Kami akan mengarahkan para PKL untuk masuk ke platform e-commerce marketplace,” ujarnya.

Selain itu, pedagang juga ditawari relokasi ke pasar yang masih memiliki ruang kosong, salah satunya di Pasar Kebon Kalapa.

Setelah penataan Cicadas, Pemkot Bandung juga berencana melanjutkan penertiban ke kawasan Jalan Cikutra hingga sejumlah titik strategis seperti kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dan Tegallega.***

Artikel Wajah Cicadas Usai Ditertibkan, Dedi Mulyadi Tegas Soal PKL: Tak Ada Ganti Rugi, Fokus Penataan Kota pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas anak di luar jam sekolah merupakan tanggung jawab orang tua. Senin (16/3/2026).

Hal tersebut disampaikan menyusul insiden pengeroyokan pelajar di Bandung yang menewaskan seorang siswa.

Menurutnya, para orang tua sebenarnya telah menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen agar anak mereka tidak menggunakan kendaraan bermotor.

“Orang tuanya kan sudah menandatangani pernyataan bahwa anaknya tidak akan menggunakan kendaraan bermotor.

Peristiwa ini kan terjadi di luar jam sekolah, kegiatannya kegiatan di luar sekolah.

Nah, karena kegiatannya di luar sekolah dan di luar jam sekolah dilakukan secara mandiri, maka tanggung jawab yang melekat adalah tanggung jawab orang tuanya,” ujar KDM.

Ia menambahkan, surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang tua di atas materai sebagai bentuk keseriusan dalam mengawasi perilaku anak.

KDM meminta para orang tua lebih aktif menjaga dan mengawasi aktivitas anak, terutama terkait waktu berangkat dan pulang.

“Ya, orang tuanya segera anak-anaknya untuk dijaga. Jaga jam berapa dia berangkat, tentukan jam berapa dia pulang. Kan tidak semuanya harus diurus sama sekolah, sama Gubernur. Kecuali pada jam sekolah.

Selama jam sekolah itu tanggung jawab negara. Di luar jam sekolah sudah tanggung jawab orang tua,” jelas dia.

Meski demikian, ia menegaskan, bahwa upaya menjaga ketertiban dan keamanan tetap harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat, sekolah, dan aparat penegak hukum.***

Artikel Gubernur Jabar KDM: Pengawasan Anak di Luar Jam Sekolah Tanggung Jawab Orang Tua  pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

DN.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah signifikan dengan mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun, guna menyelamatkan proyek infrastruktur strategis di tengah merosotnya kapasitas fiskal provinsi hingga Rp3 triliun. Jum’at (28/2/2026).

Langkah gali lubang ini terpaksa ditempuh agar proyek besar seperti Jalur Puncak II, serta underpass dan jembatan layang (flyover) di berbagai daerah tidak mangkrak akibat terbatasnya ruang gerak APBD reguler tahun 2026.

“Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate Bandung, Kamis. (27/2/2026).

Dedi menegaskan bahwa pinjaman ini bukan cek kosong yang akan membebani anak cucu. Ia menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya demi menuntaskan pembangunan fisik yang mendesak.

“Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar.

Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya.

Dana segar tersebut dikatakan Dedi, akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB.

Penggunaan sindikasi ini sengaja dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah tersebut.

DPRD Jawa Barat mengonfirmasi telah menerima dan menandatangani surat pernyataan resmi dari gubernur terkait rencana tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyebut opsi pinjaman adalah jalur realistis jika pendapatan daerah tidak mampu menutup kegiatan yang telah disepakati.

“Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah,” kata Iswara.***

Artikel Gubernur Jabar Ajukan Pinjaman Rp2 Triliun, Selamatkan Proyek Infrastruktur Strategis  pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa kondisi hutan di Jawa Barat sangat memprihatinkan.

Kondisi hutan saat ini tersisa hanya sekitar 20% kawasan hutan yang masih berfungsi sebagai hutan, sementara 80% lainnya berada dalam kondisi rusak. Selasa (02/12/2025).

Untuk itu, Pemprov Jabar akan memulai penanganan hutan rusak pada Desember 2025 sebagai upaya menekan potensi bencana alam.

“Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak,” kata Dedi Mulyadi.

Penanganan kerusakan hutan akan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada kegiatan penanaman serta perawatan pohon secara optimal.

Program ini juga akan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemulihan ekosistem.

Setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga yang diberi tanggung jawab untuk menanam dan merawat pohon hingga tumbuh kuat.

“Mereka mendapat upah dalam setiap hari distandarkan oleh saya, Rp50 ribu. Itu lebih mahal dibanding upah nyangkul di daerah tertentu yang hanya Rp30 ribu. Kenapa harganya Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang dilibatkan,” kata Dedi Mulyadi.

Pemulihan hutan tidak hanya mengandalkan pohon-pohon dengan fungsi ekologis, tetapi juga kombinasi tanaman hutan dan tanaman produktif seperti pete, jengkol, dan nangka, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar memperingatkan bahwa bencana banjir dan longsor seperti dialami Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, bisa terjadi di Jabar dengan skala yang lebih parah jika tidak ada upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan yang serius.***

Artikel Gubernur Jabar: 80% Hutan di Jawa Barat Rusak, Pemprov Mulai Penanganan Desember 2025 pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita BR, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, menghadiri kegiatan Perkemahan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Batch 2 bersama  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertempat di Lanud R. Suryadi Suryadarma, Kecamatan Kalijati, pada Minggu (29/09/2025).

Perkemahan KKRI Batch 2 diikuti oleh 1.000 siswa/siswi dari sejumlah SMK di Kabupaten Subang.

Dari jumlah tersebut, 93 siswa/siswi terpilih akan diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti defile pada perayaan HUT TNI ke-80, 5 Oktober 2025 mendatang.

Adapun sekolah yang berpartisipasi yaitu:

 – SMK Angkasa 1 (250 siswa)

 – SMK Angkasa 2 (60 siswa)

 – SMK YADIKA (100 siswa)

 – SMK Al Mufti (270 siswa)

 – SMK Cipeundeuy (270 siswa)

 – SMK PGRI Subang (50 siswa)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM)menekankan pentingnya kasih sayang orang tua dalam membentuk karakter anak.

KDM menyatakan,” yang hilang dari anak-anak hari ini adalah kasih sayang dari orang tua.

Mereka berpikir bahwa dengan memberi uang, semua masalah akan selesai,” kata Kang Dedi dalam sambutannya.

KDM menambahkan, kurangnya perhatian emosional dapat menimbulkan kegelisahan pada anak-anak sehingga mencari pelarian dan berpotensi terjerumus dalam pergaulan bebas.

“Ada yang pengembaraannya positif, seperti musik dan olahraga. Tapi ada juga yang negatif, seperti minum-minum, motor brong, dan berkelahi,” tuturnya.

Menyinggung tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.

kDM mengungkapkan, masih banyak pihak yang ingin negeri ini tidak diisi oleh orang-orang pintar, sholeh, dan hebat.

Tetapi justru diisi oleh orang-orang yang mudah diajak bekerja sama untuk menghisap kekayaan alamnya,” ungkapnya.

KDM menilai, program perkemahan ini merupakan salah satu cara untuk mengembalikan jati diri anak-anak bangsa.

“Program ini sesungguhnya bagian dari mengembalikan jati diri kita sebagai manusia ke alam healing, traveling, dan menjadi eling,” ujarnya.

KDM pun berencana menginisiasi kegiatan serupa di berbagai kompleks militer se-Jawa Barat agar siswa/siswi di Jawa Barat dapat memanfaatkan hari libur dengan aktivitas yang positif dan produktif.

“Nantinya kita akan buat secara kompak se-Provinsi Jawa Barat, setiap kompleks militer TNI AD, TNI AU, dan TNI AL dapat diisi oleh anak-anak sekolah dengan kegiatan bermanfaat seperti ini,” tutupnya.***

Artikel Gubernur Jabar Perkemahan KKRI Batch 2: Upaya Mengembalikan Jati Diri Anak-Anak Bangsa pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Pencabut gugatan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dilayangkan PTUN Bandung terkait kebijakan penambahan jumlah rombongan belajar (rombel).

Keputusan tersebut dilakukan delapan organisasi sekolah swasta di Jawa Barat.Selasa (26/8/2025).

Pencabutan gugatan itu diambil setelah pihak sekolah swasta untuk kedua kalinya melakukan audiensi dengan Pemrpov Jabar. Dalam audiensi di Kantor Disdik Jabar, Senin (25/8/2025), terjalin kesepakatan antara sekolah swasta dan pemerintah.

“Tentu apa yang menjadi materi dalam gugatan kami para penggugat merasa sudah terpenuhi tercover jadi ada perdamaian, ada kesepakatan dan gugatan akan kami cabut (gugatan di PTUN),” ucap Ketua Tim Hukum FKSS dan BMPS Jabar, Alex Edward.

Alex menjelaskan, dalam pertemuan hari ini, terjalin kesempatan dengan Pemprov Jabar terkait program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang di dalamnya terdapat kebijakan penambahan rombel.

“Pada dasarnya pihak Pak Gubernur telah mengakomodir keinginan dari para penggugat karena kepentingan para penggugat diakomodir oleh Pak Gubernur tentu yang diinginkan oleh penggugat dianggap telah selesai,” ujarnya.

Poin-poin Kesepakatan

Salah satu poin kesepakatan kata dia adalah melakukan tracking dan mengarahkan siswa yang belum tertampung di sekolah negeri untuk masuk di sekolah swasta. Selain untuk, Alex menyebut pemerintah akan melibatkan sekolah swasta dalam proses penerimaan tahun mendatang.

“Yang disepakati pertama itu men-tracking siswa yang selama ini tidak terdaftar di sekolah negeri, yang putus sekolah akan ditracking dan akan dipindahkan ke swasta, disalurkan ke swasta. Dan untuk tahun depan juga sama, pemerintah akan melibatkan pihak-pihak swasta,” jelasnya.

Dengan terjalinnya kesepakatan itu, Alex memastikan organisasi sekolah swasta bakal segera mencabut gugatan yang sebelumnya dilayangkan ke PTUN.

“Kalau sudah sepakat ya apalagi, sudah tinggal dicabut gugatannya kan. Mungkin sehari dua hari ini kita sampaikan ke PTUN Bandung,” tegasnya.

Ketua FKSS SMA Jabar, Ade Hendriana menambahkan, semua tuntutan dan keinginan organisasi sekolah swasta telah diakomodir oleh pemerintah. Karenanya mereka sepakat untuk mencabut gugatan.

“Yang penting semua tuntutan kita diakomodir oleh pemerintah, itu saja sih. Harapan ke depannya kita harus lebih sinergi lagi antara pendidikan dengan FKSS Jabar tentunya setiap apapun harus melibatkan swasta itu saja,” pintanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto menyebut, telah dicapai beberapa kesepakatan dengan sekolah swasta dimana kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk memajukan pendidikan di Jawa Barat.

“Hari ini kita telah menerima dari pihak penggugat dari FKKS Jawa Barat dan 5 BMPS Kabupaten Kota.

Yang hari ini berdasarkan beberapa kesepakatan dengan kami, mereka kemudian mencabut gugatan terhadap materi gugatan yang sebelumnya dilakukan oleh mereka,” ucap Purwanto.

Dia juga menjelaskan, kesepakatan soal tracking siswa yang belum mendapat sekolah untuk kemudian diarahkan ke masuk ke sekolah swasta akan dilakukan dengan membentuk tim khusus dari kedua pihak

Menurut data, ada 507.581 siswa di Jawa Barat saat ini yang belum tertampung masuk di sekolah negeri.

Nantinya siswa-siswa itu akan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

“Dalam kesepakatan tersebut kita akan bersama-sama melakukan tracking terhadap anak-anak yang belum bersekolah, yang lulus tapi belum masuk ke satuan pendidikan,” ujarnya.

“Bersama-sama nanti dibuat timnya untuk tracking anak-anak tersebut agar bisa masuk sekolah.

Kalau kemarin di data mencapai 507.581 anak yang belum bersekolah yang bisa kita kejar (masuk ke swasta),” jelasnya.***

Artikel Delapan Organisasi Sekolah Swasta Cabut Gugatan Ke Gubernur Jabar di PTUN pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Ratusan pedagang yang menempati bangunan di sepanjang Jalan Tangkuban Parahu, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang.

Penyerahan mulai menerima uang Rp 10 juta, pada Rabu 13 Agustus 2025. Itu sebagai kompensasi pembongkaran bangunan tempat usaha mereka.

”Saat ini masih berlangsung pembukaan rekening sekaligus verifikasi data. Kamis (14/8/2025).

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., melakukan peninjauan sekaligus menghadiri kegiatan penyerahan rekening bantuan bagi pedagang yang terkena dampak pembongkaran di Kecamatan Ciater.

Acara ini digelar di Aula Pemda Subang penyerahan rekening dilaksanakan oleh Bank BJB Cabang Subang.

Kang Asep Nuroni menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para pedagang yang berasal dari Desa Cisaat, Desa Palasari, dan Desa Ciater.

Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan amanat dari Gubernur Jawa Barat berupa program penguatan ekonomi masyarakat terdampak penertiban bangunan liar di wilayah Kecamatan Ciater.

Kang Asep Nuroni menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan ini telah melalui beberapa tahap, termasuk sosialisasi, pendataan, dan memastikan bahwa penerima bantuan adalah warga setempat yang berhak.

Hari ini kita mengundang dan mengumpulkan para pedagang dari  Desa Cisaat, Desa Palasari, dan Desa Ciater untuk menyampaikan informasi tentang kepastian penyaluran bantuan dari Pak Gubernur dalam bentuk bantuan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Kang Asep Nuroni juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung penertiban bangunan demi menciptakan keindahan dan ketertiban lingkungan.

“Pertama saya ingin berterima kasih atas dukungan dari para warga masyarakat Kecamatan Ciater atas telah memberikan untuk ditertibkan, mendukung telah ditertibkan bangunan tersebut,” harapnya.

Kang Asep Nuroni berharap bahwa bantuan ini dapat menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat dan tidak dijadikan sebagai nilai konsumtif.

Mudah-mudahan bisa menjadi nilai ekonomi, tidak menjadikan sebagai nilai konsumtif, bahkan sebagai opsi untuk melakukan usaha-usaha lain,” harapnya.

Artikel Para Pedagang di Ciater Mendapatkan Kompensasi dari Pemprov Jabar pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Peristiwa longsornya galian C di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, hingga menewaskan belasan orang tertimbun material longsor pada Jumat (30/5/2025).

Peristiwa ini menjadi pembelajaran untuk usaha-usaha pertambangan, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi beberapa bulan lalu sempat menginstruksikan untuk mengevaluasi seluruh izin tambang di Jabar.

Dedi Mulyadi pun bahkan, dia mengancam akan mencabut izin tambang perusahaan yang merusak lingkungan.

“Aktivitas yang merusak lingkungan dan tak berpihak pada masyarakat tak bisa dibiarkan. Izinnya harus dicabut,” katanya.

Keresahan pemerintah saat itu pun akhirnya menjadi nyata, ketika Jumat (30/5/2025) pagi di galian C Gunung Kuda terjadi longsor, dan masih ada yang tertimbun di reruntuhan material galian.

Atas peristiwa itu, Polisi pun sudah memberikan garis polisi (police line) di area tempat kejadian perkara (TKP), setelah keluarnya Kepgub Jabar nomor 031.05//Kep.152-Rek/2025 tentang tim monitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan di Provinsi Jabar.

Putusan tersebut keluar setelah memperhatikan ketentuan perundang-undangan, seperti seperti PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, peraturan badan koordinasi penanaman modal nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.

Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral RI nomor 26 tahun 2018 tentang pelakaanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

Permen ESDM nomor 15 tahun 2024 tentang perubahan atas Permen ESDM nomor 10 tahun 2023 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan melalui Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengatakan Pemprov Jabar sudah memutuskan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan operasi produk ke koperasi konsumen ponpes Al Ishlah itu.

“Kami mendukung putusan pemerintah ini, sebab bekerja itu hal utama yang mesti diperhatikan ialah keselamatan pekerjanya. Jadi, penghentian IUP tambang di Gunung Kuda ini suatu bentuk perlindungan terhadap kuli, pekerja tambang, dan menjaga lingkungan alam,” ujarnya.

Meskipun, Pemprov Jabar sudah mencabut izin tambangnya, Kombes Hendra menegaskan polisi tetap akan terus melakukan proses penyidikannya terkait peristiwa ini.

“Kami sudah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam peristiwa ini,” tutupnya.***

Yuk! baca artikel Deltanusantara.com lainya di GoogleNews.

Artikel Gubernur Jabar Cabut Izin Tambang di Gunung Kuda Cirebon, Polda Jabar: Keselamatan Pekerja Hal Utama pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.

Deltanusantara.com – Gubernur Jabar bersama Kapolda Jabar dan Pangdam III/Siliwangi memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025 di Gasibu Bandung, Kamis, (20/3/2025).

Apel ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, serta memperkuat sinergisitas dengan seluruh stakeholder terkait, demi keberhasilan pengamanan mudik Lebaran dan perayaan Idul Fitri 1446 H.

Dalam amanat Kapolri yang dibacakan oleh Gubernur Jawa Barat disampaikan bahwa berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 146,48 juta orang.

Namun, ia menambahkan bahwa jumlah tersebut diperkirakan bisa lebih besar mengingat pengalaman tahun – tahun sebelumnya, di mana jumlah pemudik yang sebenarnya jauh melebihi angka survei.

Selain itu, sejumlah kebijakan pemerintah seperti diskon tarif tiket dan tol, kebijakan kerja dari mana saja (work from anywhere), serta perpanjangan masa libur sekolah, diyakini akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan mudik.

Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi antara 28 hingga 30 Maret 2025, dan puncak arus balik pada 5 hingga 7 April 2025.

Untuk itu, Polri bersama TNI dan seluruh instansi terkait menggelar Operasi Terpusat dengan sandi “Ketupat 2025”, yang mengusung tagline “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”.

Operasi ini akan berlangsung dari 23 Maret hingga 8 April 2025 di 8 Polda Prioritas dan dari 26 Maret hingga 8 April 2025 di 28 Polda lainnya.

Operasi Ketupat 2025 melibatkan sekitar 164.298 personel gabungan yang ditempatkan di 2.835 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu.

Sebanyak 126.736 objek pengamanan akan diawasi, termasuk masjid, lokasi shalat Idul Fitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara.

Gubernur Jabar juga mengingatkan agar semua pihak mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur pembatasan operasional angkutan barang, rekayasa lalu lintas, dan penghentian proyek konstruksi selama periode mudik.

Selain itu, rekayasa lalu lintas berupa pemberlakuan ganjil-genap, contra flow, dan one way system akan diterapkan berdasarkan analisa CCTV dan laporan petugas di lapangan.

Tak hanya itu, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta BBM juga menjadi perhatian penting.

Pemerintah memastikan distribusi pasokan berjalan dengan lancar dan akan menindak tegas pelaku penimbunan.

Gubernur juga mengimbau agar pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan ramah dan responsif.

Ia menegaskan agar Petugas di lapangan diharapkan memberikan edukasi kepada pengemudi untuk beristirahat guna menghindari microsleep, serta memastikan kondisi kendaraan dan kelengkapan rambu-rambu dan lampu penerangan jalan.

Sementara itu, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, S.I.K selaku Kabid Humas Polda Jabar, dalam wawancara dengan media, menyampaikan bahwa Polda Jabar beserta seluruh instansi terkait akan menggelar Operasi Ketupat Lodaya 2025.

Operasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri.

Selama 17 hari, operasi ini melibatkan sekitar 24.976 personel, dengan 341 pos yang terdiri dari pos pengamanan, pelayanan dan terpadu.

Sementara itu, Dirlantas Polda Jabar mengungkapkan bahwa Polda Jabar telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kemacetan dan kecelakaan selama arus mudik.

Tim urai macet yang terdiri dari Polwan dan TNI akan ditempatkan di beberapa titik rawan kemacetan. Selain itu, rekayasa lalu lintas seperti contraflow, one way, dan ganjil-genap akan diterapkan guna melancarkan arus kendaraan.

Kedua pejabat ini juga mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati meskipun arus lalu lintas lancar, dan tetap waspada terhadap potensi kecelakaan yang bisa terjadi akibat kecepatan tinggi.

Dengan adanya sinergi antara berbagai instansi, Operasi Ketupat 2025 diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Lebaran, serta memastikan kelancaran arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 H.***

Yuk! baca artikel Deltanusantara.com l

ainnya di GoogleNews.

Artikel Gubernur Jabar, Kapolda Beserta Pangdam III/Siliwangi Pimpin Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025, Persiapan Pengamanan Jelang Mudik Lebaran 1446 H pertama kali tampil pada Deltanusantara.com.