DN.com – Polda Jawa Barat kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke kawasan Timur Tengah.
Dalam operasi di Kabupaten Cianjur, petugas mengamankan seorang perempuan berinisial SL yang diduga berperan sebagai agen penampung calon pekerja migran ilegal.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan yang diterima Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jabar pada Senin, 12 Oktober 2026.
Berdasarkan informasi tersebut, tim penyelidik menyasar sebuah rumah di Kampung Gayam, Desa Muka, Kecamatan Cianjur, yang diduga menjadi tempat penampungan.
Dalam penggerebekan yang dilakukan sekitar pukul 05.00 WIB, polisi menemukan tiga perempuan calon PMI yang telah ditampung selama kurang lebih enam hari. Para korban terdiri atas Y (asal Indramayu), serta T dan S.N. (asal Bandung). Mereka dipersiapkan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Oman.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa tersangka SL tidak hanya menampung korban, tetapi juga mengurus seluruh proses keberangkatan ilegal, mulai dari pemeriksaan kesehatan (medical check-up) hingga pengadaan tiket pesawat.
“Benar, jajaran Ditres PPA dan PPO Polda Jabar telah mengamankan seorang tersangka berinisial SL di Cianjur beserta tiga orang korban yang dipersiapkan untuk diberangkatkan secara ilegal ke Dubai dan Oman,” ujar Kombes Hendra di Bandung, Jumat (20/11/2026).
Hendra menambahkan, tersangka SL telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Dittahti Polda Jabar sejak 13 Oktober 2026. Berkas perkara penahanannya saat ini telah melalui proses perpanjangan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Dari aksinya, tersangka mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp4 juta untuk setiap calon PMI yang berhasil diproses melalui jaringan agensi di Dubai.
Barang bukti yang disita dari tangan tersangka meliputi empat KTP asli, tiga paspor asli, empat unit telepon genggam, dua lembar tiket pesawat, serta tiga lembar visa asli.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah memeriksa delapan saksi, termasuk pelapor, tim penangkap, pihak Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dan Bandung, serta suami tersangka.
Penyidik juga menghadirkan ahli perlindungan pekerja migran dan TPPO, Prof. Dr. Henny Nuraeny, S.H., dari Universitas Djuanda Bogor.
Tersangka dijerat dengan Pasal 455 Ayat (1) juncto Pasal 17 Ayat (1) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ancaman hukumannya berupa penjara minimal tiga tahun hingga maksimal 15 tahun, serta denda hingga miliaran rupiah.***
Penulis : Moh Asep
Editor : Redaksi